KafeBerita.com, Blitar — Di penghujung tahun anggaran 2025, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin yang akrab disapa Mas Ibin melakukan roadshow empat kelurahan dalam dua hari sebagai bentuk dialog terbuka mengenai arah kebijakan pembangunan Kota Blitar tahun 2026. Pada Minggu (23/11/2025), Mas Ibin mendatangi Kelurahan Gedog dan Bendogerit, sedangkan sehari kemudian, Senin (24/11/2025), ia hadir langsung di tengah warga Sananwetan dan Plosokerep.
Kunjungan tersebut bukan sebatas seremoni atau sambutan formal, tapi forum dua arah yang memungkinkan warga, ketua RT/RW, dan perangkat kelurahan menyampaikan aspirasi mengenai kondisi lapangan. Mas Ibin tampak duduk sejajar bersama warga, mendengarkan berbagai masukan mulai dari perbaikan fasilitas lingkungan hingga kebutuhan kegiatan sosial masyarakat.
Dalam pemaparannya kepada warga di empat kelurahan tersebut, Mas Ibin menyampaikan bahwa pemerintah daerah sengaja menggelar sosialisasi secara langsung agar kebijakan pembangunan tidak “jatuh dari atas”, melainkan dibentuk bersama dari bawah. Ia menegaskan bahwa transparansi bukan pilihan, tetapi kewajiban.
“Kami turun langsung ke kelurahan agar masyarakat ikut memahami dan mengawal arah pembangunan Kota Blitar. Masyarakat berhak tahu realitas anggaran serta program apa yang bisa dijalankan di 2026,” ujarnya dengan nada tegas namun komunikatif.
Mas Ibin menjelaskan bahwa tahun depan Kota Blitar menghadapi tantangan fiskal yang berat. Transfer dana dari pemerintah pusat turun hingga lebih dari Rp128 miliar, ditambah pendapatan dari sektor pajak juga menurun signifikan. Kondisi ini membuat pemerintah harus beradaptasi.
“Karena anggaran mengalami penurunan, kami perlu melakukan efisiensi di internal pemerintah agar program yang menyentuh masyarakat tetap berjalan. Maka perlu kami jelaskan secara terbuka supaya masyarakat mengerti prosesnya,” paparnya dalam dialog tersebut.
Ia juga menyampaikan bahwa arah pembangunan tahun 2026 akan fokus pada penguatan layanan publik, terutama pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mas Ibin menekankan bahwa optimalisasi anggaran harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
“Kami ingin setiap rupiah dalam APBD benar-benar kembali kepada masyarakat melalui program nyata. Kalau pemerintah tidak menata ulang pembiayaan operasional, pertumbuhan ekonomi daerah bisa terganggu,” terang Mas Ibin.
Dalam sesi dialog, sejumlah warga juga menyampaikan harapan agar berbagai program pembangunan fisik tetap dilanjutkan, termasuk perbaikan jalan lingkungan, saluran air, dan ruang publik sosial. Selain itu, perangkat kelurahan menyampaikan kebutuhan manajemen pelayanan administrasi yang lebih cepat dan lebih digital.
Mas Ibin merespons aspirasi tersebut dengan menegaskan bahwa forum tatap muka di kelurahan bukan sekadar penyampaian informasi satu arah, melainkan langkah membangun pemerintahan partisipatif.
“Kota Blitar tidak boleh dibangun oleh pemerintah saja. Saya ingin warga ikut menentukan prioritas. Karena itu kami membuka ruang dialog seperti ini agar tidak ada jarak komunikasi,” ucapnya.
Sejumlah ketua RT dan tokoh masyarakat menilai langkah pemerintahan Mas Ibin ini berdampak positif terhadap kepercayaan publik. Mereka menyebut, jarang sekali ada pemimpin daerah yang menjelaskan kondisi fiskal secara terang-terangan langsung di hadapan warga.
Melalui roadshow empat kelurahan tersebut, Pemkot Blitar ingin memastikan bahwa perubahan arah pembangunan 2026 dipahami secara menyeluruh. Pemerintah daerah menegaskan bahwa penyesuaian anggaran bukanlah bentuk penurunan komitmen terhadap warga, melainkan strategi agar layanan inti tetap prioritas.
Dengan menyambut tahun 2026 di depan mata, sosialisasi kebijakan ke tingkat kelurahan menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin bergerak bersama warga, bukan berjalan sendiri. Roadshow ini rencananya akan dilanjutkan ke kelurahan lain sebagai bagian dari komitmen Mas Ibin membangun komunikasi publik yang terbuka dan konstruktif.
