KafeBerita.com, Blitar – Kabupaten Blitar kembali mencatatkan prestasi gemilang di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Plh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Ayub Amali, kepada Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, MM., dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) gelombang III yang digelar serentak untuk 14 kabupaten/kota di Jawa Timur, Selasa (27/5/2025), di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menyampaikan apresiasi tinggi atas pencapaian ini. Ia menilai, suksesnya Kabupaten Blitar mempertahankan predikat WTP selama sembilan tahun berturut-turut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD.
“Oh, ya, terkait dengan WTP, alhamdulillah, kemarin kami sebagai pimpinan DPRD dan Pemkot Blitar itu diundang ke BPK Jawa Timur, wakilnya yang ada di Jawa Timur. Alhamdulillah untuk Kabupaten Blitar mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, dan ini sembilan kali berturut-turut. Jadi, saya secara pribadi maupun kelembagaan itu mengapresiasi semua komponen OPD dan sebagainya yang ada di Kabupaten Blitar atas kerja kerasnya dan sebagainya sehingga kita dapat mendapatkan hak predikat WTP,” ujar Supriadi.
Menurut Supriadi, predikat WTP tidak hanya berarti baik secara administratif, tetapi juga memiliki dampak nyata bagi masyarakat luas.
“Kalau WTP ini dipertahankan dampaknya untuk masyarakat semakin memperlihatkan dengan kinerja pemerintahan itu kan benar-benar kaitan pengelolaan keuangan berarti kan bagus. Jadi ada kepercayaan masyarakat kaitan pengelolaan keuangan yang disitu notabene uang tersebut juga milik rakyat Kabupaten Blitar,” terang Supriadi yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan.
Lebih lanjut ia menekankan bahwa penghargaan WTP merupakan bentuk pengakuan nasional atas profesionalisme pengelolaan keuangan daerah.
“Jadi menambah kepercayaan masyarakat karena memang disebutkan dok penghargaan WTP itu kan nggak semua wilayah daerah juga dapat artinya dengan adanya kita mendapatkan apa namanya prioritas atau penghargaan WTP salah otomatis kita akan kaitan pengelolaan keuangan kan diakui secara nasional.”
Pencapaian ini pun menjadi motivasi bagi seluruh instansi terkait untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Dengan sistem pengendalian internal yang memadai serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Kabupaten Blitar dinilai telah memberikan contoh yang baik dalam penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Harapannya, dengan diraihnya WTP untuk kesembilan kalinya ini, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah akan terus meningkat, sehingga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar.
“Dengan pengelolaan keuangan yang baik tentunya juga menghasilkan pembangunan yang baik pula kualitasnya,” pungkas Supriadi.
