KafeBerita.com, Blitar – Ratusan tenaga harian lepas (THL) atau outsourcing mendatangi Gedung DPRD Kota Blitar, Kamis (22/1/2026). Mereka mengadu setelah dirumahkan tanpa pemberitahuan dan prosedur yang jelas. Di tengah aksi solidaritas itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Blitar Aris Dedi Arman berdiri di barisan depan, mengawal langsung aspirasi para pekerja yang kehilangan mata pencaharian.
Para tenaga outsourcing yang hadir berasal dari berbagai sektor pelayanan publik Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar, mulai tenaga kebersihan hingga tenaga keamanan. Sebagian dari mereka mengaku masih berada dalam masa kontrak, namun tiba-tiba dirumahkan tanpa penjelasan resmi. Kondisi itu memicu keresahan karena berdampak langsung pada ekonomi keluarga mereka.
Aris menegaskan kehadirannya bukan sekadar simpati personal, melainkan bentuk tanggung jawab politik sebagai kader PDI Perjuangan.
“Ini adalah solidaritas teman-teman outsourcing atau THL yang dikeluarkan tanpa prosedur yang benar,” kata Aris.
“Saya pribadi sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan turut mengawal aksi ini karena kami dari PDI Perjuangan partainya wong cilik harus dekat dengan wong cilik,” lanjutnya.
Ia menekankan bahwa keberpihakannya pada tenaga outsourcing yang dirumahkan bukan keinginan pribadinya. Tapi aksinya itu memiliki landasan dari tugas partai yang jelas yaitu untuk membela kepentingan rakyat ekonomi kecil atau wong cilik agar terangkat derajatnya.
“Saya diperintah partai untuk mengawal masyarakat wong cilik itu perintah partai, saya bukan sendiri, itu perintah partai, tolong ini digarisbawahi,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, sekitar 100 tenaga outsourcing menyampaikan harapan agar dapat kembali bekerja di unit masing-masing. Mereka berpendapat proses perumahan mengabaikan prinsip keadilan kerja.
“Kita bersama 100 orang yang terdiri dari tenaga outsourcing yang terdampak melakukan aksi solidaritas dengan membawa harapan bisa dikembalikan lagi bekerja di tempat masing-masing,” kata Aris yang merupakan anggota fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Kecamatan Sananwetan Kota Blitar tersebut.
Aris mengungkapkan sejumlah kasus dirumahkannya tenaga outsourcing terjadi tanpa dasar yang jelas. “Ada tenaga keamanan, kebersihan yang dikeluarkan tanpa ada alasan yang jelas,” ucapnya.
“Belum masuk masa kontrak sudah digeser tanpa ada kesalahan, tanpa ada SP1, SP2, tanpa ada itu,” sambung Aris.
Dikenal dengan julukan “banteng cilik”, Aris memiliki perawakan kurus namun dikenal berani dan bersemangat besar dalam membela kepentingan masyarakat kecil. Julukan itu mencerminkan gaya politiknya yang frontal dalam isu-isu kerakyatan, terutama ketika menyangkut kelompok rentan seperti tenaga outsourcing.
Dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD, Aris memastikan akan menjalankan fungsi pengawasan untuk meminta kejelasan dari pemerintah daerah terkait dasar kebijakan perumahan tenaga outsourcing tersebut. Ia menilai pemerintah daerah tidak boleh abai terhadap nasib pekerja yang selama ini menjadi tulang punggung layanan publik.
Aris juga mendorong agar pemerintah membuka ruang dialog. Sehingga ada solusi terbaik terkait ekonomi pegawai outsourcing yang kini telah dirumahkan.
Sementara koordinator aksi tersebut, Pipit Sri Pamungkas dari Ormas Gerbang Pejuang Nusantara (GPN) mengatakan aksi tersebut menyangkut masalah ekonomi. “Aksi ini urusannya dengan teleh (perut) pak, jadi saya menjaring anak-anak itu untuk menyampaikan aspirasi ke kantor dewan, apakah sudah sesuai prosedur yang ada di Indonesia,” ungkapnya.
Pipit berharap pemerintah memperhatikan nasib outsourcing yang kini menjadi pengangguran. Karena kalau dibiarkan pengangguran ini akan berdampak negatif pada sosial ekonomi di masyarakat.
“Dengan banyaknya pengangguran dampaknya kan negatif itu, saya sebagai aktifis harus memperjuangkan ini karena berdampak pada ekonomi Kota Blitar juga,” jelasnya.
Sementara dari pihak Pemkot Blitar menegaskan bahwa ada kebijakan penataan tenaga kerja, dan tidak pernah ada PHK. Kebijakan itu sebagai respons pemerintah daerah dalam rasionalisasi anggaran dampak dana transfer pemerintah pusat turun berdampak nyata di APBD Kota Blitar turun Rp140 miliar. Dan kini aspirasi dari tenaga outsourcing yang melakukan aksi saat itu oleh DPRD akan diteruskan ke Pemkot Blitar untuk dicarikan solusi terbaik.
