KafeBerita.com, Blitar — Pemerintah Kota Blitar kembali meraih pengakuan tinggi dalam keterbukaan informasi publik. Dalam ajang KI Awards 2025 yang digelar di Hotel Aston Bojonegoro pada Sabtu (29/11/2025), Pemkot Blitar ditetapkan sebagai Badan Publik Informatif dengan nilai Monitoring dan Evaluasi (Monev) sebesar 98,61, naik dari skor tahun sebelumnya, yakni 97,86.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur, Yunus Mansyur Yasin, kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar, Hakim Sisworo, selaku PPID Utama Pemkot Blitar. Pencapaian ini menjadi bukti konsistensi Pemkot Blitar dalam membangun budaya transparansi dan pelayanan akses informasi publik.
Hakim menyampaikan bahwa apresiasi tersebut tidak lepas dari kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah dan PPID pelaksana. Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya soal kewajiban administratif, tetapi sudah menjadi standar pelayanan pemerintahan modern.
“Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Kami akan terus memperluas layanan keterbukaan informasi, bahkan hingga tingkat kelurahan,” ujarnya.
Sejumlah program dihadirkan Pemkot Blitar untuk menguatkan sistem keterbukaan informasi publik, di antaranya Sapa PPID (Sarana Pendampingan dan Akses PPID), bimtek PPID pelaksana, penggunaan aplikasi layanan informasi, hingga program dialog publik Ngobras (Ngobrol Sareng Mas Wali). Langkah ini membuat akses informasi publik menjadi semakin cepat, responsif, dan user-friendly bagi warga.
Lewat berbagai inovasi tersebut, Pemkot Blitar dipandang berhasil menjadikan informasi sebagai kebutuhan publik, bukan sekadar arsip birokrasi. Hal ini sejalan dengan evaluasi KI Jawa Timur yang menilai Blitar sebagai salah satu kota dengan tata kelola keterbukaan data terbaik di wilayahnya.
Dalam kesempatan penganugerahan, Komisioner KI Jatim, Yunus Mansyur Yasin, menyampaikan apresiasinya. Ia menegaskan bahwa nilai tinggi bukanlah tujuan akhir, tetapi fondasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan dipercaya.
“Kami memberikan selamat kepada Kota Blitar. Harapan kami, Pemkot semakin meningkatkan pelayanannya, karena keterbukaan informasi itu merupakan kebutuhan publik,” ucapnya.
Pemkot Blitar menegaskan akan terus melanjutkan praktik pemerintahan berbasis keterbukaan informasi publik sesuai regulasi dan prinsip akuntabilitas. Pemkot juga berkomitmen meningkatkan sinergi dengan perangkat daerah, PPID pelaksana, serta stakeholder terkait agar kualitas informasi menjadi semakin mudah diakses dan terpercaya.
Dengan capaian tersebut, Kota Blitar kembali meneguhkan dirinya sebagai salah satu pemerintah daerah yang berorientasi pada transparansi, keterbukaan informasi, dan pelayanan publik yang modern. Tak hanya mempertahankan skor tinggi, namun meningkatkannya menandakan komitmen yang berkelanjutan dalam menghadirkan pemerintahan yang terbuka dan dapat diakses oleh semua warga.
