Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar Agenda Walikota Sampaikan LPJ APBD 2024 Berjalan Lancar

KafeBerita.com, Blitar – Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar dalam rangka penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Walikota terhadap APBD Tahun Anggaran 2024 berlangsung lancar pada Selasa (10/6/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Plt Ketua DPRD Kota Blitar, Adi Santoso, didampingi Wakil Ketua II DPRD Kota Blitar, Mohammad Hardita Magdi.

Turut hadir dalam rapat tersebut Walikota Blitar Syauqul Muhibbin yang akrab disapa Mas Ibin dan Wakil Walikota Elim Tyu Samba. Sebanyak 20 dari 25 anggota dewan hadir, serta dihadiri pula oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Camat se-Kota Blitar.

Pada kesempatan tersebut, peserta rapat mendengarkan secara langsung laporan Walikota terkait realisasi penggunaan keuangan daerah melalui APBD Kota Blitar tahun 2024 beserta saldo akhirnya.

Mas Ibin: Prestasi Blitar Berturut-turut Raih WTP 15 Kali

Walikota Blitar, Syauqul Muhibbin menyampaikan bahwa LPJ ini merupakan wujud transparansi pemerintah atas pelaksanaan APBD 2024.

“Kami menyampaikan penjelasan tentang laporan pertanggungjawaban pemerintah ya tahun 2024. Pada substansinya adalah laporan pertanggungjawaban ini semuanya baik ya, karena kita berhasil naik 15 kali WTP pemerintah Kota Blitar berturut-turut tertinggi se-Jawa Timur, sekaligus apa namanya sekaligus kita meraih banyak prestasi tentunya di berbagai bidang,” ujar Mas Ibin saat diwawancarai.

Mas Ibin juga menyinggung soal Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebesar Rp53 miliar yang akan dimanfaatkan kembali dalam APBD 2025. Menurutnya, alokasi tersebut akan digunakan untuk program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Silpa sekitar 53 miliar itu menurut sejarah APBD kota Blitar itu nggak terlalu besar karena pernah sampai juga 100 miliar ya silpanya. Saya kira pemanfaatan silpa yang masuk kembali ke APBD 2025 untuk program-program prioritas. apalagi hari ini pemerintah pusat menekankan ke kita soal efisiensi anggaran, sehingga memang kita betul-betul harus memprioritaskan anggaran itu yang berdampak langsung lah pada masyarakat,” jelasnya.

Mas Ibin mencontohkan beberapa program yang telah dilaksanakan seperti Car Free Day (CFD) setiap minggunya, yang turut memberdayakan ratusan pedagang lokal.

“Contohnya program-program yang selama ini kita jalankan ya sudah kita jalankan misalkan orang nanya bagaimana mas Ibin menumbuhkan ekonomi di tengah lesunya ekonomi. saya telah membikin setiap minggu pagi mengajak masyarakat Car Free Day atau CFD. Di CFD itu coba ada pedagang berapa hampir 300 pedagang yang mendapatkan ekonomi baru,” paparnya.

Selain itu, Mas Ibin menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk perbaikan drainase di wilayah rawan banjir.

“Pembangunan juga diperhatikan, pokoknya saya akan memprioritaskan pembangunan ini dampaknya langsung besar kepada masyarakatnya. Jadi kami akan mereview program-program yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat, kita akan memulai program-program yang langsung mengenang kepada masyarakat. Termasuk kemarin beberapa efisiensi juga kita alokasikan untuk perbaikan drainase, perbaikan tempat-tempat yang kemarin potensial genangan dan banjir ketika hujan,” ungkap Mas Ibin.

Adi Santoso: Proses Banmus Sempat Alami Deadlock, Namun Akhirnya Kompak

Plt Ketua DPRD Kota Blitar, Adi Santoso, bersyukur atas kelancaran pelaksanaan rapat paripurna ini. Ia mengakui bahwa proses penyelenggaraan sempat mengalami deadlock di tingkat Badan Musyawarah (Banmus), karena adanya perbedaan pendapat di antara sejumlah anggota dewan.

“Kami mengucapkan syukur Alhamdulillah akhirnya paripurna penyampaian laporan pertanggungjawaban Raperda APBD kota Blitar tahun 2024 telah disampaikan oleh Pak Wali Kota Blitar. Walaupun kita pahami bersama di proses kemarin ada sedikit dinamika semacam itu, akhirnya kita sebagai salah satu fraksi pengusung utama berusaha untuk mengkomunikasikan dengan rekan-rekan fraksi yang lain dan alhamdulillah di paripurna pagi hari ini dari keseluruhan 25 anggota DPRD yang bisa hadir 20 orang,” ungkap Adi Santoso.

Menurut Adi, meskipun secara regulasi penyampaian LPJ ini tidak memerlukan kuorum, namun upaya mencapai kesepakatan tetap menjadi bagian dari demokrasi.

“Ya mungkin rekan-rekan media semua tahu di proses kemarin ada di proses Banmus (Badan Musyawarah DPRD), akhirnya kita mengalami deadlock, akhirnya kita berusaha untuk mengkomunikasikan. Sekali lagi goalnya adalah untuk masyarakat kota Blitar. Toh nanti seandainya paripurna ini terus molor, akhirnya tidak terlaksana sekali lagi, ini demi kepentingan warga kota Blitar,” kata Adi yang merupakan politikus PKB tersebut.

Adi menambahkan bahwa hubungan lembaga antara DPRD dan eksekutif harus tetap harmonis demi kemajuan kota Blitar.

“Karena di proses apapun, saya berharap hubungan kelembagaan antara DPRD dan eksekutif itu harus berjalan seiring. Yang kedua, selama program-program itu benar-benar berpihak kepada masyarakat kota Blitar, kita yang di DPRD akan tetap mengawal. Sekali lagi ke depan harapan kami setelah Paripurna ini, bisa terlaksana pembahasan-pembahasan antara eksekutif dengan DPRD bisa berjalan seiring,” harap Adi.

Materi LPJ Sesuai Regulasi

Lebih lanjut, Adi menjelaskan bahwa forum paripurna ini sesuai dengan amanat PP No. 12 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 1, yaitu kewajiban walikota menyampaikan LPJ APBD.

“Adapun materi yang disampaikan tadi terkait dengan Pasal 190 ayat 2 PP No. 12 Tahun 2019, di antaranya tentang laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, dan catatan atas laporan keuangan di tahun 2024,” ujarnya.

Setelah tahap penyampaian ini, selanjutnya akan dilakukan pembahasan Raperda LPJ APBD 2024 oleh masing-masing komisi bersama mitra kerja mereka, yang akan menghasilkan inventaris masalah, pandangan umum fraksi, dan tindak lanjut lebih lanjut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *