KafeBerita.com, Blitar — Setelah berita soal kondisi keuangan RSUD Mardi Waluyo yang terancam kolaps mencuat ke publik, manajemen rumah sakit pelat merah ini tampaknya bergegas damage control — bukan dengan membenahi layanan atau menyelesaikan tunggakan hak pegawai senilai Rp12 miliar, tapi justru dengan, membuat video review pasien.
Ya, dalam unggahan terbaru pada Sabtu (24/5/2025), akun Instagram dan TikTok resmi RSUD Mardi Waluyo memamerkan video testimoni seorang pasien yang tampak puas dengan pelayanan rumah sakit. Video tersebut tampak manis dan rapi — namun sayangnya hambar, tidak berdampak, dan terkesan dibuat hanya demi konten pelipur lara.
Belum jelas apakah video ini murni testimoni atau hasil skenario dadakan, yang pasti reaksi publik sangat minim. Di Instagram, video tersebut hanya mengumpulkan sekitar 100-an likes, itupun sebagian besar datang dari pegawai rumah sakit sendiri. Komentar? Didominasi ucapan sesama tenaga kesehatan. Di TikTok? Tak lebih gemilang: views-nya masih mentok di angka 2.000 dalam 24 jam.
Padahal, RSUD ini adalah instansi pemerintah dengan anggaran besar dan berstatus sebagai rumah sakit rujukan. Namun alih-alih memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan transparansi layanan, inovasi, atau solusi terhadap krisis internal, akun media sosial mereka selama ini hanya berisi konten seremonial, ucapan hari besar, belasungkawa, dan jadwal praktik. Konten “asal ada” yang jelas tidak menarik perhatian publik, apalagi memulihkan kepercayaan pasien.
Lebih ironis lagi, strategi pencitraan ini justru muncul setelah terungkapnya krisis internal yang akut: pendapatan merosot, pelayanan diragukan, hak pegawai tertunggak, dan posisi direktur akan segera kosong. Tapi alih-alih langkah konkret atau transparansi data, yang diunggah justru video “rasa iklan” yang bahkan kalah pamor dari konten TikTok kreator pemula.
Wajar jika publik menilai, promosi dadakan ini hanya kedok sementara — mencoba menambal krisis dengan kosmetik digital. Tapi sayangnya, make-up media sosial tidak bisa menyembunyikan luka mendalam dalam tubuh rumah sakit.
Tanpa perubahan nyata, dari kinerja yang kurang dilakukan jajaran RSUD Mardi Waluyo ini yang paling dirugikan adalah masyarakat Kota Blitar. RSUD yang pembiayaannya bersumber dari APBD alias uang pajak rakyat, yang semestinya memberikan pelayanan terbaik dan bisa memberikan kemakmuran kepada rakyat.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Agus Zunaidi, memberikan teguran agar jajaran RSUD Mardi Waluyo segera berbenah, usai temuan penurunan kinerja rumah sakit, pasien menurun, hingga tunggakan hak pegawai mencapai Rp 12 miliar, dalam kegiatan sidak DPRD. “Kami desak agar segera ada tindakan. RSUD ini penyumbang PAD terbesar, tak boleh dibiarkan lesu begitu saja,” ujar Agus Zunaidi.
Sementara Direktur RSUD Mardi Waluyo, dr. M Muchlis juga menyampaikan akan melakukan evaluasi juga komitmennya untuk berbenah. “Kami telusuri apakah ada pelayanan yang kurang ramah atau humanis. Semua divisi kami evaluasi,” ujarnya.
“Kami ingin hadir sebagai rumah sakit yang ramah, profesional, dan melayani masyarakat dengan humanis. Ini proses, dan kami sedang berbenah,” sambung M Muchlis.
