KafeBerita.com, Blitar – Komisi I DPRD Kota Blitar menggelar rapat bersama sejumlah mitra kerja untuk membahas perubahan anggaran APBD 2025. Rapat yang berlangsung pada Rabu, 6 Agustus 2025 itu menghadirkan Camat, Badan Keuangan Daerah (BKD), Bagian Hukum, dan Bagian Tata Pemerintahan (Tapem). Salah satu fokus utama Komisi I dalam rapat tersebut ialah menyoroti keberlanjutan dan arah baru program RT Keren.
Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Agus Zunaidi, menyampaikan bahwa pihaknya ingin memastikan anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD murni 2025 benar-benar dilaksanakan secara tepat. Dalam masa transisi kepemimpinan Wali Kota yang baru, ia menekankan perlunya kejelasan pelaksanaan program unggulan, khususnya RT Keren.
Perubahan Mekanisme Dinilai Perlu Disosialisasikan
Agus Zunaidi mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah perubahan dalam pelaksanaan RT Keren yang belum banyak diketahui masyarakat. Jika sebelumnya setiap RW memiliki satu kelompok masyarakat (Pokmas), kini satu Pokmas membawahi dua RW.
“Ini harus segera disosialisasikan. Jangan sampai masyarakat bingung dan pelaksanaan di lapangan menjadi tidak efektif,” ujarnya.
Selain itu, Komisi I menekankan pentingnya proses verifikasi terhadap setiap rencana kegiatan. Menurut Agus, pembangunan fisik perlu dipastikan tidak tumpang tindih dengan program lain dan harus benar-benar dibutuhkan.
“Kita menyarankan supaya sebelum program RT Keren dilaksanakan, ada proses verifikasi terlebih dahulu. Jangan hanya menyerap anggaran, tapi tak ada manfaat nyata,” tegasnya.
Usulan Fleksibilitas Anggaran Fisik dan Nonfisik
Komisi I juga meminta pemerintah kota untuk tidak membatasi pembagian anggaran antara kegiatan fisik dan nonfisik. Menurut Agus, kebutuhan setiap wilayah berbeda-beda, sehingga alokasi anggaran seharusnya menyesuaikan kondisi masing-masing RT atau RW.
“Tidak semua RT butuh pembangunan fisik. Ada yang butuh pelatihan atau kegiatan pemberdayaan lainnya. Jadi tidak perlu dipatok sekian persen fisik, sekian persen nonfisik. Ya bebas saja seharusnya, karena mungkin di tiap RT itu lain ladang, lain belalang, lain pupuk, lain ikan, ibaratnya begitu,” katanya.
Ia mencontohkan bahwa beberapa wilayah yang infrastrukturnya sudah baik mungkin lebih memerlukan kegiatan pelatihan atau penguatan kapasitas masyarakat. Dalam rapat tersebut, Komisi I bersama mitra kerja pun telah menyepakati bahwa kebijakan alokasi dana harus bersifat adaptif dan tidak dipukul rata.
“Saran kami tadi kepada Tapem itu supaya selektif sebelum mau dilaksanakan itu ada diverifikasi,” ungkapnya.
Harapan agar Program Lebih Tepat Guna
Agus Zunaidi berharap bahwa dalam pelaksanaan ke depan, Pemerintah Kota Blitar benar-benar memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat. Ia mengingatkan agar program ini tidak hanya menjadi kegiatan simbolik yang tidak berdampak signifikan.
“Jangan sampai seperti dulu-dulu kita melihat kegiatan fisik hanya untuk membangun dumpal bendera, seperti itu kan fungsinya gak ada, ya mungkin kali ini ada prioritas ke mana. Kalau memang gak ada fisiknya ya jangan dipaksakan, sebaiknya digunakan ke non fisik seperti pelatihan-pelatihan yang mungkin dibutuhkan masyarakat,” tutur Agus Zunaidi yang juga Ketua DPC PPP Kota Blitar tersebut.
Komitmen Wali Kota Mas Ibin: RT Keren Tetap Berlanjut Tahun Ini
Sementara itu, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin menyatakan bahwa program RT Keren tetap berjalan pada tahun 2025. Namun, ia menegaskan bahwa pada tahun depan, mekanisme program ini akan mengalami transformasi menjadi program bertajuk Karya Mas dan akan dikelola di tingkat kelurahan.
“Kalau tahun depan memang rencananya RT Keren kita akan tarik ke tingkat level kelurahan, yang menjadi program ‘karya mas’. Tapi untuk tahun ini karena sudah terencana dan terprogram RT keren kita lanjutkan, tetap RT keren. Saat ini tahapannya rekrutmen pendamping, setelah itu perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi. Jadi pencairan itu di tahap pelaksanaan di semua RT, sekitar 600-an RT, per RT sekitar 50 juta,” jelas Mas Ibin usai rapat paripurna, 22 Juli 2025.
