KafeBerita.com, Blitar – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDIP, Guntur Wahono, berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi desa. Salah satu langkah konkritnya mempercepat berjalannya Koperasi Merah Putih (KMP) di desa-desa.
Guntur mengundang Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Blitar sebagai salah satu ujung tombak dalam mengawal berjalannya KMP yang dikemas dalam Sosialisasi Pancasila, Sabtu (14/6/2025) di salah satu hotel di Kabupaten Blitar.
“Jadi terkait dengan Koperasi Merah Putih, kita hanya menyiapkan SDM yang mampu dan handal,” kata Guntur Wahono.
Menurut Guntur, di Koperasi Merah Putih melibatkan banyak stakeholder yang terlibat. Maka penting bagi mereka untuk duduk bersama agar memiliki persepsi yang sama dalam pengelolaannya.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama hadirnya KMP adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Untuk itu, ia juga mendorong agar pengurus KMP dapat saling bersinergi dengan kepala desa, perangkat desa, BUMDes, Gapoktan, hingga kelompok tani.
“Kami ingin mensoundingkan Koperasi Merah Putih agar pengurusnya ketemu dengan kepala desa, perangkat desa, Bundes, sehingga tidak tumpang tindih perannya. Karena banyak pertanyaan, di desa sudah ada BUMDes, posisi KMP dimana? Nah kalau semua bisa duduk satu meja, Insyaallah semua persoalan akan terjawab di situ,” ujar Guntur.
Saat ini, lanjut Guntur, tahap pembentukan KMP masih berlangsung. Ia menyatakan komitmen penuh untuk memfasilitasi seluruh proses pembentukan hingga semua desa di Kabupaten Blitar memiliki KMP.
“Kami akan melakukan komunikasi dengan dinas-dinas terkait dan juga akan memfasilitasi manakala dari dinas butuh fasilitasi untuk pembekalan. Seperti hari ini, kami menghadirkan narasumber kompeten seperti Pak Slamet Sutanto dari Dekopinwil Jatim, dan alhamdulillah peserta sangat puas,” tutur politisi senior PDI Perjuangan Kabupaten Blitar tersebut.
Dalam sesi yang sama, Ketua Dekopinwil Jatim, Slamet Sutanto, menjelaskan tantangan utama dalam implementasi KMP bukanlah soal anggaran atau regulasi, melainkan cara pandang dan penafsiran masyarakat terhadap KMP.
“Kalau kendala ndak ada. Yang ada itu sebenarnya cara menafsirkan KMP ini dan menjabarkannya, sehingga terjadi pro dan kontra. Pro dan kontra inilah yang harus dibicarakan bersama,” katanya.
Slamet menambahkan, solusi atas perbedaan persepsi tersebut adalah dialog lintas tokoh, termasuk kepala desa, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat umum.
“Mari kita bicarakan bersama tentang KMP. Kalau semua diajak bicara, insyaallah selesai,” sambungnya.
Slamet juga menekankan bahwa keberhasilan KMP sangat bergantung pada mentalitas pengelolanya. Menurutnya, pengelola harus memiliki mental profesional, amanah, serta mampu menghadapi tantangan digitalisasi dan teknologi.
“Jadilah mental manager yang profesional, mental manager yang amanah, dan mental manager yang mempunyai inisiatif berkembang ke depan menghadapi tantangan digitalisasi teknologi yang luar biasa,” tegas tokoh koperasi asli Kabupaten Blitar tersebut.
Lanjut Slamet, adanya KMP merupakan implementasi dari sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia . Ia menilai koperasi adalah sistem ekonomi yang paling tepat karena dimiliki oleh, dijalankan oleh, dan bermanfaat bagi anggotanya.
“Ini tugas kita bersama. Niat negara itu baik, yaitu mensejahterakan bangsa. Sentral ekonomi harus berkedudukan di desa, bukan hanya di kota,” tandasnya.
