KafeBerita.com, Blitar – Forum konferensi pers yang seharusnya menjadi ajang klarifikasi malah berubah menjadi tontonan komedi gelap ala birokrasi Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Alih-alih menjelaskan kenapa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bisa melonjak sampai 300 persen, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Blitar, Asmaning Ayu, justru sibuk mendemonstrasikan bakat stand-up comedy berbalut intimidasi terhadap wartawan.
Semua bermula ketika wartawan media ini menulis keluhan warga soal tagihan PBB yang melonjak tiga kali lipat. Merasa terusik, Bapenda lalu mengundang media ke sebuah forum di Rumah Makan Joglo, Desa Jatinom, Sabtu (16/8/2025). Namun, alih-alih sajian data dan fakta, yang keluar justru sajian bahasa Jawa berintonasi kasar yang lebih cocok didengar di pasar ketimbang forum resmi.
“Tekono sing gae berita kuwi, tak slentik kowe suwi-suwi, rumangsaku dek wingi sore wes takok aku tak jelasne, ojo gae judul bombastis dirimu tak slentik ngko, iki eneh moro moro muncul,” kata Kepala Bapenda dengan penuh wibawa… wibawa ala preman pasar.
Tidak puas dengan satu serangan, ia melanjutkan dengan gaya orator yang entah sedang menjelaskan pajak atau sedang memarahi murid kelas bandel.
“Ya makanya kita harus mengklarifikasi, saya bisa gunakan hak jawab mas, kowe piye ngerti, ojo guya guyu tok ae,” perkataan Kepala Bapenda Kabupaten lainnya
Belum selesai, bonus tambahan keluar dengan ancaman yang, kalau diartikan secara halus, setara dengan pesan sponsor dari geng jalanan.
“Ketika per NOP itu menyesatkan seakan se-kabupaten naik segitu, padahal bisa jadi perubahan NJOP hal itu seperti pemuktahiran seperti itu, nggunggahne ojo ngono tak bandem we ngko.”
Bagi yang tak fasih bahasa Jawa, istilah “tak slentik” berarti menyentil keras, sementara “tak bandem” itu versi klasik dari melempar batu. Jadi jelas, konteksnya bukan sekadar metafora, tapi ancaman dengan aroma kekerasan.
Yang lebih tragis, ketika kata-kata kasar itu meluncur, sebagian awak media lain justru ikut tertawa cekikikan. Entah mereka menertawakan pejabatnya atau sekadar takut tak kebagian nasi kotak.
Warga Punya Bukti, Bapenda Punya Marah-Marah
Ironi semakin tebal ketika warga benar-benar menunjukkan bukti tagihan PBB yang naik 300 persen. Misalnya, warga Kelurahan Tawangsari yang kaget setengah mati melihat angka di kertas tagihannya. Jadi, kalau wartawan disebut bombastis, tampaknya yang lebih bombastis justru angka di kuitansi pajak.
Sementara itu, di balik layar drama ini, ada pejabat lain yang mencoba tampil lebih rasional. Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah, Roni Arif Satriawan, dengan kalem menjelaskan soal keruwetan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (Sismiop).
“Saya jelaskan secara umum ya, serta data target, memang kita di PBB ini rata-rata ada setiap tahun kita ditargetkan naik. Tapi naiknya tidak sebesar itu ya, 10 miliar itu tidak betul. Sampai dengan hari ini kita masih ada PR 40 desa yang belum Sismiop. Kalau belum Sismiop tentunya data-data wajib pajak, baik subyek maupun obyek itu belum up to date. Banyak yang tanah-tanah yang sudah berdiri banyak bangunannya belum masuk ya, belum masuk. sehingga setiap tahun kita juga melaksanakan kegiatan Sismiop itu sehingga dengan adanya kegiatan Sismiop tentunya kita bisa memperkirakan kira-kira capaian kita di tahun depan itu kira-kira berapa,” ujarnya panjang lebar.
Artinya, kenaikan ratusan persen memang mungkin terjadi. Jadi bukan sekadar “judul bombastis” wartawan, melainkan realita hasil “pemutakhiran data” yang entah sosialisasinya nyasar ke mana.
Drama Belum Usai
Insiden ini tentu tak berhenti di forum makan siang penuh ancaman itu. Di mata publik, pejabat publik mestinya menjawab keresahan dengan data, bukan dengan kata-kata kasar yang lebih mirip adegan sinetron kriminal.
Tapi begitulah Kabupaten Blitar hari ini: rakyat kebingungan menghadapi PBB yang naik drastis, wartawan dibentak-bentak, dan pejabat lebih sibuk menjaga ego ketimbang menjaga wibawa.
