KafeBerita.com, Blitar — Ketua DPRD Kota Blitar, dr Syahrul Alim, menegaskan bahwa setiap proyek strategis yang diusulkan Pemerintah Kota Blitar untuk APBD 2026 harus didukung analisis biaya–manfaat (cost–benefit) yang jelas. Pernyataan itu ia sampaikan usai memimpin Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi dan Tanggapan Wali Kota terhadap Raperda APBD 2026, pada Senin (17/11/2025).
Dalam paripurna tersebut, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin memaparkan beberapa rencana pembangunan strategis, termasuk pembangunan sirkuit dan peningkatan fasilitas pengolahan sampah. DPRD menyambut baik gagasan tersebut, namun menilai kajian teknis dan finansialnya harus lebih komprehensif sebelum disahkan dalam APBD.
Ketua DPRD dr Syahrul menekankan bahwa pembangunan daerah tidak boleh sekadar menambah deretan proyek, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, keberlanjutan, serta kemampuan fiskal kota.
“Pembangunan pembangunan proyek strategis ke depan ada pembangunan sirkuit, termasuk juga dari DLH ada bentuk pengolahan sampah, dan sebagainya yang tentunya pak wali tadi sudah menyampaikan bahwa pembangunan pembangunan ke depan harus berdasarkan kebutuhan, yang memang harus tercukupi, dan juga harus melihat istilahnya analisa cost dan benefitnya ya,” ujar Syahrul.
Minta Kajian PAD dan Beban Operasional Dipaparkan Lebih Terukur
Menurut Ketua DPRD, salah satu aspek terbesar yang harus dijelaskan oleh Pemkot adalah proyeksi PAD dari setiap proyek serta potensi beban operasional yang ditimbulkan. Tanpa kajian yang kuat, DPRD menilai keputusan anggaran berisiko tidak efektif.
dr. Syahrul mencontohkan, untuk proyek sirkuit, pihaknya ingin mengetahui berapa biaya pembangunan, berapa potensi PAD per tahun, serta dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.
“Sehingga misalnya kan kita mempertanyakan jadi sirkuit itu analisanya seperti apa, nanti habisnya berapa, terus menghasilkan kira-kira PAD-nya itu per tahun berapa, dan benefit-benefit lain, mungkin terhadap kondisi lingkungan di wilayah sirkuit itu juga akan seperti apa,” tegas dokter yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Blitar.
Koordinasi TAPD–DPRD Perlu Dimaksimalkan
dr. Syahrul menyebut bahwa koordinasi sebenarnya sudah berjalan, namun masih kurang maksimal di titik tertentu, terutama pada komunikasi teknis yang seharusnya dikawal oleh Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD.
“Sebenarnya kalau koordinasi jalan ya, cuma kadang-kadang memang mungkin saat ini yang kurang penghubungnya, ibaratnya untuk posisi sekda belum bisa meng-cover komunikasi itu ya. Idealnya memang karena ketua TAPD itu kan sekda ya, kalau ada komunikasikomunikasi biasanya kan dengan sekda,” ungkapnya.
Di situ Ketua DPRD menegaskan, peran Sekda sangat sentral karena menjadi jembatan antara DPRD dan eksekutif dalam menyamakan persepsi teknis anggaran, termasuk analisa proyek-proyek besar.
Pembahasan APBD Dikebut Siang–Malam
Syahrul memastikan bahwa pembahasan APBD terus berlangsung intensif, bahkan digarap siang dan malam untuk mengejar batas waktu penetapan.
“Komisi dan daftar investasi masalah, DIM-nya, sudah masuk ke sana beberapa hari yang lalu. DIM dari masing-masing komisi dan masing-masing fraksi sudah masuk, terus ini jawaban sudah dikirim ke sini kemarin,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa DPRD menargetkan paripurna penetapan bisa digelar pada 25 November 2025.
“Ini mulai siang ini kita sudah wes terus, siang malam, siang malam terus. Selesai kita berharap tanggal 25 itu sudah paripurna penetapan,” ujar Syahrul.
Dengan penegasan Ketua DPRD ini, DPRD Kota Blitar memastikan bahwa mereka tidak menolak proyek-proyek strategis, namun ingin setiap rencana pembangunan disertai analisa menyeluruh agar APBD 2026 benar-benar efektif, akuntabel, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kota Blitar.
