KafeBerita.com, Blitar — DPRD Kota Blitar menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 tepat waktu. Langkah ini menjadi bentuk kedisiplinan politik anggaran sekaligus wujud sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan kebijakan keuangan daerah tersusun secara efisien dan akuntabel.
Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, menyampaikan bahwa pihaknya langsung bergerak setelah pelaksanaan Rapat Paripurna Penyampaian Raperda APBD 2026 di Graha Paripurna DPRD Kota Blitar, Senin (3/11/2025). Ia menegaskan, DPRD telah menyiapkan jadwal pembahasan yang ketat dan terukur agar seluruh tahapan dapat selesai sesuai target waktu yang telah ditetapkan.
Menurut Syahrul, DPRD segera menindaklanjuti agenda paripurna dengan rapat fraksi, komisi, serta pembahasan lintas alat kelengkapan dewan. “Kami langsung menyiapkan tahapan teknis pembahasan agar seluruh fraksi dapat memberikan catatan secara menyeluruh. Jadwalnya padat, tetapi sudah kami atur agar efektif dan tidak molor,” ungkapnya.
Ia menambahkan, daftar inventaris masalah (DIM) dari DPRD dijadwalkan akan diserahkan kepada Wali Kota pada pertengahan November, sementara tanggapan dari eksekutif diharapkan dapat diterima sekitar sepekan setelahnya. “Kami menargetkan pada akhir November semua sudah selesai dibahas bersama tim anggaran dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Syahrul menekankan, kerja sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) merupakan hal krusial agar pembahasan berjalan lancar. Ia berharap komunikasi antara kedua pihak tetap terjalin baik, terutama dalam menyikapi dinamika fiskal nasional yang bisa berdampak pada pendapatan daerah. “Harapannya tidak ada kendala berarti, termasuk dari sisi transfer pusat yang terkadang berubah karena faktor kebijakan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Syahrul menilai penyusunan APBD tidak hanya tentang angka, melainkan juga tentang konsistensi antara visi pembangunan daerah dan kemampuan fiskal yang tersedia. Oleh karena itu, disiplin waktu dalam pembahasan menjadi syarat mutlak agar pelaksanaan program di tahun berikutnya tidak terhambat.
“Kami ingin seluruh prosesnya transparan dan terencana. Kalau semua pihak bekerja sesuai jadwal, maka program 2026 bisa segera dijalankan tanpa penundaan,” kata dr Syahrul yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Blitar.
Dengan jadwal yang telah disusun hingga akhir November, DPRD Kota Blitar optimistis pembahasan APBD 2026 akan selesai sesuai tenggat. Komitmen ini sekaligus menunjukkan kekompakan antara DPRD dan Pemkot Blitar dalam memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada masyarakat serta mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
