KafeBerita.com, Blitar – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu tujuan penting dari persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara DPRD Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kabupaten Blitar. Regulasi ini diharapkan memperkuat landasan pengelolaan sumber pendapatan daerah sehingga kapasitas keuangan pemerintah untuk membiayai pembangunan semakin meningkat.
Persetujuan bersama tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (20/11/2026). Rapat dengan agenda persetujuan dan penetapan hasil pembahasan Raperda dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar Susi Narulita Kumala Dewi. Penandatanganan persetujuan bersama dilakukan bersama Wakil Bupati Blitar Beky Herdiansyah, disaksikan anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta pimpinan instansi di Kabupaten Blitar.
Pembahasan Raperda ini menjadi bagian dari upaya legislatif dan eksekutif memperkuat sumber pembiayaan pembangunan daerah. Pajak dan retribusi memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu komponen utama PAD yang digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Dalam penyampaian pendapat akhir Bupati, Wakil Bupati Beky Herdiansyah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas perhatian serta kontribusi selama proses pembahasan. Ia menilai penyempurnaan Raperda secara bersama merupakan langkah penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan kapasitas keuangan Kabupaten Blitar.
“Pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” kata Beky.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah berharap pengelolaan pajak dan retribusi dapat berlangsung lebih optimal, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum. Dengan tata kelola yang semakin baik, potensi pendapatan daerah diharapkan dapat dikelola secara maksimal untuk memperkuat pembiayaan program pembangunan.
Meski demikian, Beky mengingatkan bahwa upaya meningkatkan penerimaan daerah perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan kemampuan masyarakat. Kebijakan pajak dan retribusi juga harus tetap menjaga iklim investasi agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Optimalisasi pendapatan daerah harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, menjaga iklim investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Setelah melalui pembahasan dan penyempurnaan bersama, Pemerintah Kabupaten Blitar menyatakan menerima dan menyetujui hasil pembahasan Raperda tersebut untuk selanjutnya diproses menjadi Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Beky berharap regulasi yang telah disepakati dapat segera melalui tahapan lanjutan hingga ditetapkan dan diimplementasikan. Dengan demikian, pengelolaan pajak dan retribusi memiliki landasan yang semakin kuat untuk mendukung peningkatan PAD sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan mandiri.
Dalam kesempatan tersebut, Beky turut menyampaikan sejumlah capaian Pemerintah Kabupaten Blitar di tingkat Provinsi Jawa Timur. Di antaranya penghargaan TPID Terkontributif Tahun 2026, kategori kabupaten dengan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I Tahun 2026 tertinggi, serta TPID Daerah dengan Kebijakan Pengendalian Inflasi Terresponsif.
Pemerintah Kabupaten Blitar juga menerima dua penghargaan Wilwatikta Awards 2026 yang diselenggarakan Jawa Pos, yakni kategori Kedaulatan Pangan untuk komoditas beras dan kategori Kesetaraan Gender.
Beky menyebut capaian tersebut merupakan hasil sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk dukungan DPRD serta partisipasi masyarakat. Ia berharap kerja sama serupa terus terjaga dalam pelaksanaan regulasi pajak dan retribusi yang telah disepakati.
Persetujuan bersama Raperda ini menjadi bagian dari langkah DPRD Kabupaten Blitar dan pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi keuangan daerah. Optimalisasi PAD diharapkan memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.













