KafeBerita.com, Blitar — Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa Kabupaten Blitar menjadi salah satu daerah terbaik dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Evaluasi tersebut disampaikan Koordinator Sumber Daya Alam (SDA) Bagian Perekonomian Setda Provinsi Jatim, Nurhayati, saat memberikan keterangan pada Rabu (19/11/2025) setelah proses monitoring lapangan dilakukan beberapa hari sebelumnya.

Menurut Nurhayati, seluruh program DBHCHT yang ditinjau menunjukkan hasil yang memuaskan dan benar-benar bermanfaat bagi para petani.

Dalam keterangannya, Nurhayati mengatakan bahwa pemanfaatan dana DBHCHT di Kabupaten Blitar berjalan sesuai perencanaan dan tanpa temuan penyimpangan.

“Alhamdulillah, apa yang sudah kami targetkan bersama petani melalui dana DBHCHT sudah dimanfaatkan dengan baik. Tidak ada penyimpangan atau penyalahgunaan. Semuanya berjalan sesuai aturan,” ujarnya.

Provinsi mengapresiasi Blitar karena administrasi, fisik pekerjaan, hingga pemanfaatannya selaras dengan pedoman penggunaan DBHCHT.

Dampak Infrastruktur DBHCHT Terasa Langsung di Lapangan

Dalam hasil monitoring yang dilakukan sebelumnya di Desa Mandesan, Kecamatan Selopuro, provinsi mencatat beberapa infrastruktur penting telah selesai dan dipakai petani, antara lain:

Gudang tembakau – Rp 374 juta
Saluran irigasi – Rp 150 juta
Fasilitas pengering tembakau – Rp 135 juta

Seluruh sarana tersebut digunakan untuk mendukung proses budidaya hingga pascapanen.

Petani Mandesan menyampaikan bahwa pembangunan irigasi menjadi bantuan paling penting. Slamet, perwakilan kelompok tani, mengatakan:

“Pekerjaannya dilakukan secara swakelola, dengan anggaran Rp 150 juta. Swakelola itu supaya hasilnya lebih bagus dan awet. Kami bersyukur bantuan ini sangat bermanfaat bagi kelompok tani,” ujarnya.

Nurhayati menegaskan bahwa model swakelola yang diterapkan petani membuahkan kualitas pekerjaan yang lebih baik dibanding pengerjaan eksternal.

Kabupaten Blitar Dinilai Sukses Gunakan DBHCHT

Nurhayati menyebut Kabupaten Blitar sebagai daerah yang minim kendala dan paling konsisten dalam menjalankan program.

“Kabupaten Blitar termasuk salah satu daerah penerima DBHCHT yang dinilai sukses dalam pengelolaan dan realisasi program. Semua dimanfaatkan sesuai kebutuhan, dan tidak ada kendala berarti,” jelasnya.

Beberapa daerah lain di Jawa Timur, menurutnya, masih sering terkendala penyimpangan teknis dan ketidaksesuaian kegiatan, tetapi Blitar menjadi contoh positif.

Meskipun DBHCHT tahun depan dipastikan turun hingga 50% untuk semua daerah di Jawa Timur, Nurhayati memastikan bahwa Blitar tetap akan menjadi rujukan dalam penyusunan program berbasis DBHCHT.

“Insyaallah nanti akan kami evaluasi bersama. Kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki tentu akan kami benahi. Tapi sejauh ini, semuanya baik,” katanya.