KafeBerita.com, Blitar — Menutup masa sidang ketiga tahun 2025, anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Guntur Wahono, memanfaatkan reses di kediamannya di Dusun Tambakboyo, Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Jumat (21/11/2025) malam, untuk tidak hanya menyerap aspirasi, tetapi juga memaparkan sederet program konkret yang telah direalisasikan sepanjang tahun. Guntur, yang mewakili Dapil Tulungagung–Blitar–Kota Blitar, menegaskan bahwa capaian legislator harus tampak jelas di mata publik.
Dalam reses malam itu menghadirkan para tokoh nasionalis dan konstituen, Guntur memulai reses dengan menggali isu-isu prioritas. Namun yang menarik, ia juga menyampaikan daftar program pembangunan yang berhasil ia kawal melalui APBD Provinsi Jawa Timur.
“Pertemuan ini banyak yang kita hasilkan, di antaranya masukan usulan termasuk peluang usaha yang disampaikan di forum ini tadi,” ujar Guntur.
Ia kemudian menegaskan bahwa pertemuan ini akan menjadi tradisi rutin agar kebijakan pemerintah tidak melenceng dari kebutuhan rakyat. “Pertemuan ini harus kontinyu… Insyaallah setiap empat bulan sekali,” tambahnya.
Capaian Konkret: 109 Mobil Siaga untuk Desa
Salah satu capaian terbesar Guntur selama menjabat di DPRD Jatim adalah realisasi bantuan mobil siaga untuk desa-desa di Blitar dan Tulungagung. Program ini menjadi salah satu yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Mobil-mobil siaga ini selalu kita realisasikan dari tahun ke tahun. Di tahun 2025 ini kurang lebih sekitar 10–11 unit, tetapi nanti tahun 2026 sekitar 13, dan sampai detik ini sudah 109 yang bisa dinikmati desa-desa yang mengajukan bantuan mobil siaga dari APBD Provinsi Jawa Timur,” ungkapnya.
Mobil siaga itu kini menjadi tumpuan layanan darurat, kesehatan, dan mobilitas sosial masyarakat desa yang menjadi sebuah hasil kerja legislator yang langsung bisa dilihat dan digunakan warga sehari-hari.
Pembangunan Pasar dan Makam Leluhur Mulai Direalisasikan
Dalam pemaparan kinerjanya, Guntur juga menyebutkan program pembangunan pasar yang akan direalisasikan pada tahun anggaran 2026.
“Pertama pembangunan pasar ya, pembangunan pasar nanti realisasi di tahun 2026,” katanya.
Selain itu, Guntur turut mengawal pembangunan dan revitalisasi makam leluhur di beberapa titik. Menurutnya, pelestarian makam leluhur adalah bagian dari menjaga sejarah, budaya, serta penghormatan masyarakat kepada pendiri desa dan tokoh masa lalu.
“Pembangunan makam leluhur itu ada beberapa titik,” jelasnya.
Bantuan Fasilitas Komunitas & Pendidikan: Alat Seni hingga Sekolah
Tidak hanya sektor infrastruktur fisik, Guntur juga memperjuangkan berbagai program bagi kelompok masyarakat. Mulai dari alat kesenian, pembangunan jembatan, hingga fasilitas pendidikan.
“Kelompok masyarakat banyak sekali, alat-alat kesenian, kemudian jembatan, terus kemudian ada beberapa bangunan sekolah. Sekolah di TK ada kemudian SLTA ini masih dalam proses,” paparnya.
Dengan program yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat, Guntur menegaskan bahwa tugas legislator bukan hanya menyampaikan aspirasi, tetapi memastikan usulan tersebut terwujud melalui mekanisme anggaran provinsi.
Reses Terima Isu Perlindungan Alam: Penanganan Banjir Lodoyo
Dalam setiap resesnya, Guntur tetap menghadirkan diskusi serius mengenai permasalahan dihadapi masyarakat saat ini. Seperti dalam reses Guntur dengan tokoh nasionalis Blitar tersebut, membuka ruang diskusi tentang permasalahan hutan gundul yang menyebabkan banjir diwilayah Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Guntur menegaskan kerusakan alam ini menjadi hal yang perlu disikapi serius bersama lintas stakeholder yang terlepas dari masalah politik.
“Isu banjir di Lodoyo itu karena terjadinya penebangan hutan yang liar yang dilakukan beberapa tahun silam… dampaknya terhadap masyarakat Sutojayan dan sekitarnya sampai hari ini,” tegasnya.
Ia menegaskan pentingnya reboisasi serta menjaga tanaman keras agar bencana tidak berulang. “Tetapi kalau sudah dilakukan reboisasi, kemudian perhutani melakukan kerjasama dengan masyarakat penanam tebu, maka kuncinya satu tanaman Keras jangan sampai dihilangkan, jangan sampai ditebang, jangan sampai ditiadakan, harus tetap terjaga. Kalau tanaman keras ini ada maka insyallah banjir tidak datang lagi,” paparnya.
Reses Bukan Formalitas, tetapi Ruang Pertanggungjawaban Publik
Dengan gaya komunikatif dan berorientasi hasil, Guntur menegaskan bahwa reses bukan sekadar memenuhi kewajiban konstitusional, melainkan ruang pertanggungjawaban kepada rakyat yang memberi amanah.
Ia menutup pertemuan dengan komitmen untuk tetap menjaga forum ini berjalan rutin sebagai jembatan antara kebutuhan rakyat dan kebijakan provinsi.
Dengan pemaparan capaian yang detail, Guntur Wahono sekali lagi menegaskan posisinya sebagai legislator yang tidak hanya menyerap aspirasi, tetapi mengeksekusi program nyata—dari 109 mobil siaga, pembangunan pasar, fasilitas budaya, hingga dukungan pendidikan—yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
Baca Juga
