KafeBerita.com, Blitar – Genap satu tahun sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Bupati Blitar Rijanto dan Wakil Bupati Beky Herdiansyah menandai fase awal kepemimpinan mereka dengan refleksi terbuka di Pendopo Sasana Adi Praja. Di hadapan jajaran Forkopimda, DPRD, pelaku usaha, akademisi, hingga tokoh masyarakat, Rijanto menegaskan arah pembangunan yang sedang dikerjakan.
“Satu tahun kepemimpinan bukanlah waktu yang panjang, namun cukup untuk meletakkan fondasi. Refleksi hari ini bukan hanya acara seremonial, bukan pula laporan formalitas. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan politik kami kepada masyarakat Kabupaten Blitar,” kata Rijanto.
Menurutnya, tahun pertama bukan sekadar rutinitas administrasi, melainkan fase percepatan untuk memperkuat dasar pembangunan. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak cukup dengan niat baik, tetapi harus diikuti kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam sektor infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Blitar mendorong percepatan peningkatan kualitas jalan kabupaten, perbaikan jaringan irigasi, serta penataan fasilitas publik. Langkah ini diarahkan untuk memperbaiki konektivitas antarwilayah dan memperluas akses ekonomi warga. Rijanto menegaskan bahwa pembangunan fisik memiliki dampak yang jauh lebih luas dari sekadar proyek konstruksi.
“Infrastruktur bukan sekadar beton dan aspal. Infrastruktur adalah akses ekonomi, akses pendidikan, dan akses kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain pembangunan fisik, transformasi pelayanan publik menjadi agenda percepatan berikutnya. Sistem layanan yang sebelumnya manual mulai disederhanakan dan didigitalisasi secara bertahap. Tujuannya untuk memangkas birokrasi berbelit serta meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan kepada masyarakat.
Rijanto menyebut pemerintah harus hadir dalam bentuk pelayanan yang cepat, responsif, dan mudah dijangkau. Digitalisasi dinilai sebagai instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus menutup celah praktik yang tidak transparan.
Di sektor ekonomi, perhatian diarahkan pada penguatan UMKM dan pertanian. Dukungan permodalan, pembinaan berkelanjutan, serta perluasan akses pasar menjadi bagian dari strategi menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Rijanto, UMKM dan pertanian bukan sekadar sektor produksi, tetapi fondasi struktur ekonomi Kabupaten Blitar.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah. Sektor pertanian adalah identitas sekaligus kekuatan kita. Kita ingin petani semakin sejahtera, produk lokal memiliki nilai tambah, dan ekonomi desa semakin tumbuh,” katanya.
Ke depan, pemerintah daerah juga mendorong hilirisasi industri agar produk lokal tidak berhenti sebagai bahan mentah. Langkah ini diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperluas lapangan kerja.
“Kita akan mendorong hilirisasi industri agar produk daerah tidak berhenti sebagai bahan mentah. Kita ingin ada nilai tambah, ada peningkatan pendapatan masyarakat,” ujar Rijanto.
Dalam momentum Ramadan dan menjelang Idul Fitri, Pemkab juga memastikan stabilitas harga dan pengendalian inflasi tetap terjaga. Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah, pemantauan ketersediaan stok bahan pokok, serta pelaksanaan pasar murah dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem juga diperkuat melalui sinergi dengan BPBD, TNI, dan Polri.
Meski berbagai langkah percepatan telah dijalankan, Rijanto mengakui bahwa satu tahun ini masih fase awal. Tantangan pembangunan masih ada dan membutuhkan konsistensi kerja serta kolaborasi lintas sektor.
“Keberhasilan yang kita capai hari ini bukan hasil kerja satu dua orang. Ini adalah kerja tim. Kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, akademisi, media, dan tentu saja masyarakat. Sinergi adalah kunci,” katanya.
Ia menutup refleksi dengan menegaskan komitmen kepemimpinan Rijanto–Beky untuk terus bergerak progresif dan menjaga integritas.
“Kita tidak sekadar berjanji, kita bekerja. Tidak sekadar merencanakan, kita melaksanakan. Itulah komitmen kepemimpinan kami, untuk mewujudkan Kabupaten Blitar berdaya dan berjaya,” ujar Rijanto.
Satu tahun mungkin belum cukup untuk menuntaskan seluruh agenda pembangunan. Namun fondasi percepatan telah diletakkan. Arah kebijakan mulai terlihat lebih tegas: infrastruktur dikebut, layanan publik didigitalisasi, ekonomi lokal diperkuat, dan kolaborasi dijadikan poros utama pembangunan Kabupaten Blitar.
