KafeBerita.com, Blitar — Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Guntur Wahono, lega menuntaskan reses menemui kepala kepala desa, direktur BUMDes, dan ketua koperasi merah putih dari total 22 Kecamatan di Kabupaten Blitar. Pasalnya tak sekedar serap aspirasi, ia menyampaikan sosialisasi koperasi merah putih agar bisa berjalan dan profit sehingga benar-benar menyejahterakan masyarakat desa.
Itu diungkapkan Guntur Wahono dalam reses pamungkasnya di sidang II tahun 2025 menyapa 3 pilar ekonomi desa di Kecamatan Udanawu, Wonodadi, dan Ponggok, Sabtu malam (5/7/2025) bertempat di Gedung Serbaguna BUMDes Temanggung, Kecamatan Udanawu.
Dalam reses itu Guntur menghadirkan narasumber ahli di antaranya Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Timur, Slamet Sutanto, Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Blitar Sri Wahyuni, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Bambang Dwi.
Usai kegiatan terlihat wajah ceria kepala desa, BUMDes, dan koperasi setelah mendapatkan gambaran menjalankan program koperasi desa secara efektif, sesuai arahan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
Guntur Wahono pun menyampaikan bahwa setelah pembekalan menyeluruh yang ia lakukan di 22 kecamatan, dirinya optimis para pelaku ekonomi desa sudah memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing.
“Harapan kita mereka tidak bingung lagi. Tadinya mereka ragu dan pesimis, tapi setelah mengikuti pembekalan, mereka pulang dengan wajah lega. Ini artinya sudah terjawab keraguan mereka,” kata Guntur.
Guntur menegaskan bahwa sosialisasi ini bukan sekadar menyampaikan wacana, melainkan mendorong agar implementasi koperasi merah putih di desa benar-benar terjadi dan memberi dampak nyata. Ia juga memastikan, pemerintah melalui Dinas Koperasi dan Dekopinwil Jatim terus memberikan pendampingan, agar koperasi tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga menjalankan roda organisasi secara profesional dan berkelanjutan.
Guntur menambahkan bahwa tahap selanjutnya akan segera memasuki peluncuran resmi koperasi merah putih secara nasional. Dilanjutkan dengan pelatihan teknis khusus bagi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara koperasi yang dipastikannya dirinya sebagai wakil rakyat Jatim terus mengawal.
“Kami siapkan diri untuk terus mendampingi koperasi merah putih terutama di Blitar Raya dan Tulungagung. Ini komitmen bersama untuk menjalankan program strategis pemerintah pusat,” tegas legislator Jatim dari Dapil Blitar Raya dan Kabupaten Tulungagung yang terkenal dekat dengan rakyatnya.
Saatnya Mapping Potensi, Koperasi dan BUMDes: Bukan Saingan, Tapi Saudara Kandung
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dekopinwil Jawa Timur, Slamet Sutanto, memberikan pemaparan mendalam terkait strategi pengembangan koperasi merah putih di tingkat desa. Ia mengingatkan bahwa sebelum koperasi bergerak, desa harus memetakan atau mapping terlebih dahulu potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang dimiliki. Hasil pemetaan itu akan menjadi dasar dalam menyusun rencana kerja dan anggaran koperasi.
Slamet menyampaikan bahwa koperasi desa merah putih dan BUMDes bukanlah dua lembaga yang saling bersaing, melainkan ‘saudara kandung dari satu bapak yang sama’. Maka itu, ia mendorong semua pihak di desa duduk bersama menentukan arah usaha yang tidak saling tumpang tindih, melainkan saling melengkapi.
“Jangan sampai koperasi dan BUMDes bersaing memperebutkan ruang usaha. Yang sudah dikerjakan BUMDes jangan diganggu, tapi koperasi harus mencari ruang lain untuk memperkuat ekonomi desa,” kata Slamet.
Slamet juga menyinggung perlunya strategi jangka panjang agar koperasi tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga pemain utama di desa. Ia mendorong setiap koperasi menjadi agen tertinggi atau penghubung langsung ke produsen utama, bukan hanya membeli dari distributor. Dengan begitu, koperasi bisa mendapatkan harga lebih murah dan keuntungan lebih besar untuk kembali ke anggota.
“Koperasi bisa jadi agen LPG subsidi, belinya bukan dari distributor tapi langsung dari pusat atau pabriknya, bahkan jika memungkinkan punya SPBE sendiri,” terangnya.
Kembali, Ketua Dekopinwil Jatim menekankan ‘mapping’ menjadi kunci awal untuk memaksimalkan koperasi merah putih. Dari mapping tersebut akan bisa diketahui modal dan rencana simpanan wajib dan simpanan pokok dari anggota koperasi. Ia meyakini bahwa modal sebesar apapun nanti, bukan suatu kendala mengingat pemerintah menyiapkan skema pinjaman prioritas dari Bank Himbara.
“Terpenting setelah reses Pak Guntur Wahono ini, pengurus koperasi tidak pulang dengan kebingungan, tapi membawa bekal ilmu yang bisa langsung diterapkan. Kalau terkait modal, pemerintah sudah melakukan upaya regulasi memberi kesempatan Kopdes untuk pinjaman lewat bank Himbara. Dan pasti pinjaman nanti pinjaman skala prioritas itu pasti, saya yakin,” kata Slamet optimis.
Sekedar tahu diamanatkan oleh Inpres No. 9 Tahun 2025, koperasi desa merah putih dapat memilih salah satu dari tujuh usaha wajib. Yaitu; kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, cold storage atau pergudangan dan layanan logistik desa.
