KafeBerita.com, Blitar – DPRD Kabupaten Blitar melalui Panitia Khusus (Pansus) III mendorong agar tambahan penyertaan modal daerah kepada Perseroda BPR Penataran Artha Sejahtera memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha produktif. Penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya pedagang pasar dan petani, menjadi salah satu perhatian dalam pengembangan perusahaan daerah tersebut.
Dorongan itu disampaikan Ketua Pansus III Nasa Barcelona Marhaenis saat membacakan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroda BPR Penataran Artha Sejahtera dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (20/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar Susi Narulita dan dihadiri Wakil Bupati Blitar Beky Herdiansyah, seluruh anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta pimpinan instansi di Kabupaten Blitar.
Dalam laporannya, Nasa menjelaskan bahwa pemerintah daerah merencanakan tambahan penyertaan modal sebesar Rp951 juta kepada BPR Penataran pada Tahun Anggaran 2027. Pansus III menekankan agar tambahan modal tersebut tidak hanya memperkuat posisi keuangan perusahaan, tetapi juga mendorong peningkatan pembiayaan bagi masyarakat yang menjalankan usaha produktif.
“Penyertaan modal Tahun 2027 harus berdampak nyata bagi permodalan UMKM, khususnya pedagang pasar dan petani, serta alumni pelatihan Dinas Tenaga Kerja,” demikian salah satu penekanan dalam laporan Pansus III.
Arah kebijakan tersebut menjadi perhatian karena BPR memiliki peran dalam mendukung kebutuhan pembiayaan usaha masyarakat. Melalui penguatan permodalan, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas penyaluran kredit, terutama kepada kelompok usaha yang membutuhkan akses pembiayaan untuk mengembangkan kegiatan ekonominya.
Pansus III juga merekomendasikan Direksi BPR Penataran agar memperkuat penyaluran kredit bagi UMKM. Rekomendasi tersebut harus diterjemahkan dalam Rencana Pelaksanaan Bisnis 2026-2031, sehingga arah pengembangan perusahaan memiliki sasaran yang jelas dan dapat dievaluasi.
Selain memperluas pembiayaan, BPR Penataran diminta menjaga kesehatan bank dan kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan juga direkomendasikan menyusun peta jalan transformasi layanan digital untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Dari sisi permodalan, laporan Pansus III mencatat bahwa penyertaan modal daerah yang telah disetor mencapai Rp7,46 miliar. Apabila tambahan Rp951 juta pada 2027 direalisasikan, total penyertaan modal pemerintah daerah akan mencapai Rp8,41 miliar atau 84,1 persen dari modal dasar perusahaan sebesar Rp10 miliar.
Dengan komposisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar tetap menjadi pemegang saham mayoritas. Pansus III menilai penyertaan modal perlu disertai target kinerja dan mekanisme pengawasan agar dana yang bersumber dari APBD memberikan hasil yang terukur.
Untuk memperkuat pertanggungjawaban perusahaan, Raperda juga disempurnakan dengan penambahan ketentuan mengenai kewajiban penyerahan dividen dan evaluasi kinerja Direksi serta Komisaris. Melalui ketentuan tersebut, pemerintah daerah memperoleh dasar untuk mengevaluasi pencapaian perusahaan sekaligus memastikan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
Manajemen BPR Penataran memproyeksikan setoran dividen kepada pemerintah daerah pada 2027 sebesar Rp450 juta hingga Rp550 juta. Proyeksi tersebut didasarkan pada laba perusahaan per Oktober 2026 sebesar Rp1,2 miliar. Pembagian dividen tetap memperhatikan saldo laba positif, kecukupan modal sesuai ketentuan OJK, serta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Pansus III juga merekomendasikan Komisi II DPRD Kabupaten Blitar melakukan pengawasan berkala terhadap realisasi dividen, pelaksanaan kontrak kinerja, laporan evaluasi pengurus, dan penyaluran kredit UMKM.
Pembahasan Raperda tersebut telah melalui serangkaian rapat khusus, rapat kerja dengan perangkat daerah dan pihak terkait, konsultasi, kajian tenaga ahli, serta harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. Hasil penyempurnaan mengubah susunan Raperda dari enam bab dan 11 pasal menjadi tujuh bab dan 15 pasal.
Dalam kesimpulan laporannya, Pansus III menyatakan dapat menerima dan menyetujui Raperda tersebut dengan penyempurnaan yang telah disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar.
“Keberhasilan Peraturan Daerah ini pada akhirnya ditentukan oleh pelaksanaannya, yaitu peningkatan kinerja BPR, realisasi dividen, dan dampaknya bagi UMKM,” tegas Nasa dalam laporan tersebut.
Melalui pembahasan ini, DPRD Kabupaten Blitar mendorong agar penyertaan modal daerah memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian masyarakat. Penguatan BPR Penataran diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja perusahaan dan kontribusi terhadap PAD, tetapi juga memperluas dukungan pembiayaan bagi pedagang pasar, petani, dan pelaku UMKM di Kabupaten Blitar.












