KafeBerita.com, Blitar – DPRD Kabupaten Blitar memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kekeringan melalui partisipasi dalam Rapat Koordinasi Daerah Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Blitar di Pendopo Sasana Adhi Praja, Rabu (29/4/2026).
Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar, Susi Narulita Kumala Dewi, hadir bersama perwakilan dari seluruh komisi. Komposisi kehadiran mencakup perwakilan Komisi I, II, III, dan IV yang menunjukkan keseriusan DPRD dalam mengawal isu kebencanaan.
Rapat koordinasi ini membahas langkah strategis dalam menghadapi musim kemarau, mulai dari upaya mitigasi hingga penguatan koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah dan DPRD menekankan pentingnya kesiapan sejak dini untuk meminimalisir dampak kekeringan terhadap masyarakat.
Kehadiran DPRD dalam forum ini menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana. DPRD juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar, Susi Narulita, menegaskan bahwa kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam menghadapi potensi kekeringan.
“Kami mendukung langkah pemerintah daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kekeringan agar dampaknya dapat diminimalisir,” ujarnya.
Ia menambahkan, koordinasi antar instansi harus terus diperkuat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
“Sinergi lintas sektor sangat diperlukan agar upaya mitigasi dan penanganan kekeringan bisa berjalan efektif dan tepat sasaran,” lanjutnya.
Susi juga menekankan pentingnya langkah antisipatif yang terencana, sehingga masyarakat tidak terdampak secara signifikan saat musim kemarau berlangsung.
DPRD Kabupaten Blitar, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan dan program penanganan bencana agar berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada masyarakat, khususnya dalam menghadapi potensi bencana seperti kekeringan,” tegasnya.
Melalui koordinasi yang solid antara eksekutif dan legislatif, diharapkan penanganan potensi kekeringan di Kabupaten Blitar dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan efektif, sehingga masyarakat tetap terlindungi.
