KafeBerita.com, Blitar – Rencana pendirian Gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di lingkungan SD Negeri Tegalrejo 01 Kecamatan Selopuro menjadi perhatian DPRD Kabupaten Blitar. Komisi IV DPRD menggelar hearing atau audiensi bersama sejumlah pihak guna mencari solusi terbaik agar kepentingan pendidikan tetap menjadi prioritas utama.
Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Kerja DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (8/5/2026), dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso. Forum tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan lapangan Komisi IV ke SD Negeri Tegalrejo 01 sehari sebelumnya.
Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi lokasi sekaligus menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait rencana pembangunan gedung koperasi di area sekolah.
Hearing juga digelar setelah DPRD menerima surat permohonan audiensi dari Komite SD Negeri Tegalrejo 01. DPRD kemudian menghadirkan seluruh pihak terkait agar persoalan dapat dibahas secara terbuka melalui musyawarah bersama.
Turut hadir dalam forum tersebut perwakilan Dinas Pendidikan, BPKAD Kabupaten Blitar, Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Camat Selopuro, PGRI Kabupaten Blitar, Dewan Pendidikan, Kepala Desa Tegalrejo, Kepala SD Negeri Tegalrejo 01, Komite Sekolah, serta BPD Desa Tegalrejo.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso, menegaskan bahwa DPRD ingin memastikan proses pendidikan tetap berjalan kondusif dan tidak terdampak persoalan yang berkembang di masyarakat.
“Kami mengundang semua pihak untuk duduk bersama dan mencari solusi terbaik melalui musyawarah agar tidak muncul persoalan baru yang merugikan masyarakat maupun dunia pendidikan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keberadaan lingkungan sekolah harus tetap dijaga demi kenyamanan siswa dan proses belajar mengajar.
“Pendidikan harus tetap menjadi prioritas. Jangan sampai ada kebijakan atau pembangunan yang justru menimbulkan keresahan di lingkungan sekolah,” lanjutnya.
Menurut Sugeng, DPRD tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Karena itu, komunikasi antar pihak dinilai sangat penting agar tercipta kesepahaman bersama.
“Kami berharap semua pihak dapat menyampaikan pandangan dengan baik dan mengedepankan kepentingan bersama, khususnya untuk menjaga kondusivitas pendidikan,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Melalui audiensi ini, DPRD Kabupaten Blitar berharap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tetap dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap lingkungan pendidikan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan di kemudian hari.
