KafeBerita.com, Blitar – Ada pemandangan yang cukup unik dalam aksi sejumlah insan olahraga di Kota Blitar, Senin (7/9/2026). Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba turun ke jalan menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah Kota Blitar, tempat dirinya sendiri menjadi orang nomor dua.
Ibarat memakai dua topi dalam satu waktu, Elim datang ke aksi tersebut bukan sebagai Wakil Wali Kota, melainkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KONI Kota Blitar. Namun, jabatan sebagai Wakil Wali Kota tentu tetap melekat. Alhasil, dua posisi itu bertemu di satu jalan yang sama.
Aksi massa olahraga bergerak dari Kantor DPRD Kota Blitar kemudian menuju Kantor Pemkot Blitar. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya pencairan anggaran pembinaan olahraga serta pengembalian penggunaan kantor operasional KONI.
Elim sendiri tidak menampik bahwa situasi tersebut terdengar ganjil. Bahkan, dalam orasinya ia menyampaikan langsung kepada publik mengenai posisi unik yang sedang dijalaninya.
“Mungkin terkesan aneh Wakil Wali Kota mendemo Wali Kota, mendemo di depan kantor Wali Kota. Mungkin terkesan aneh,” kata Elim.
Meski berada dalam posisi yang terbilang dilematis, Elim menegaskan kehadirannya dalam aksi tersebut berkaitan dengan kepentingan insan olahraga Kota Blitar.
“Kita bekerja untuk masyarakat, untuk segala lapisan masyarakat. Insan olahraga adalah lapisan masyarakat yang harus kita perjuangkan,” ujarnya.
Dua Topi dalam Satu Aksi
Posisi ganda Elim pun menjadi perhatian wartawan. Ketika ditanya apakah dirinya turun aksi sebagai Wakil Wali Kota, jawabannya tegas.
“Salah. Saya sebagai Ketua KONI. Saya sebagai Ketua KONI, Plt Ketua KONI,” katanya.
Namun, di sisi lain, Elim tetap menyebut tugasnya sebagai Wakil Wali Kota dalam memastikan aksi berjalan aman dan tertib.
“Tentu saja kami menjalankan tugas fungsi kita sebagai Wakil Wali Kota. Kami memastikan semuanya aman. Ini adalah suatu bentuk daripada demokrasi,” ujarnya.
Elim menjelaskan aksi tersebut muncul setelah sejumlah upaya komunikasi yang dilakukan KONI belum menemukan penyelesaian. Menurutnya, KONI telah tiga kali mengajukan permohonan audiensi dan juga mengikuti hearing bersama DPRD Kota Blitar.
Ia membantah apabila aksi tersebut merupakan gerakan yang sengaja dikondisikan oleh dirinya dengan mengerahkan atlet maupun pengurus cabang olahraga.
“Saya tidak pernah mengondisikan rekan-rekan untuk turun ke jalan. Tapi ini murni daripada kemauan insan olahraga. Saya hanya mempersilakan karena kami memang sudah menemui jalan buntu,” katanya.
Situasi tersebut kemudian mendapat sorotan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Blitar. Sekretaris MAKI Blitar Mario Budi menilai posisi Elim sebagai Wakil Wali Kota sekaligus Plt Ketua KONI berpotensi menimbulkan persoalan etika politik dan konflik kepentingan dalam persepsi publik.
“Ini menjadi persoalan etika politik. Beliau bagian dari pemerintah, tetapi sekaligus tampil sebagai pihak yang menekan pemerintah. Publik tentu bertanya mengapa persoalan ini tidak diselesaikan melalui mekanisme internal,” ujar Mario.
Menurut Mario, situasinya akan berbeda apabila Elim hanya berstatus sebagai pengurus KONI. Namun karena juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota, langkahnya di ruang publik tetap dapat dikaitkan dengan soliditas internal Pemerintah Kota Blitar.
Meski demikian, MAKI mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan adanya keretakan hubungan antara Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin dengan Elim Tyu Samba.
“Belum tentu ada konflik di dalam pemerintahan. Tetapi komunikasi politik yang muncul harus segera diluruskan agar tidak menjadi spekulasi,” tegas Mario.
Pada akhirnya, bagi masyarakat, persoalannya bukan semata-mata keunikan ketika seorang Wakil Wali Kota turun dalam aksi yang ditujukan kepada pemerintah daerahnya sendiri. Situasi ini juga menyentuh pertanyaan mengenai batas antara posisi sebagai pejabat pemerintahan dan kepentingan organisasi yang sedang diperjuangkan.
Sebagai orang nomor dua di Kota Blitar, Elim tentu memiliki ruang komunikasi internal dalam menjalankan fungsi pemerintahan maupun menyampaikan aspirasi. Karena itu, munculnya aksi di depan kantor pemerintah yang juga menjadi bagian dari institusi yang dipimpinnya berpotensi menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat mengenai soliditas pemerintahan.
Pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana persoalan olahraga tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi yang konstruktif dan mekanisme pemerintahan yang jelas. Dengan begitu, kepentingan insan olahraga tetap dapat diperjuangkan tanpa menimbulkan keraguan publik terhadap soliditas dan tata kelola Pemerintah Kota Blitar.
