KafeBerita.com, Blitar – Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin yang akrab disapa Mas Ibin memastikan APBD 2027 tetap diarahkan pada program produktif meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran. Penentuan prioritas belanja menjadi perhatian agar pembangunan dan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat tetap berjalan.
Komitmen tersebut disampaikan Mas Ibin dalam Rapat Paripurna bersama DPRD Kota Blitar, Senin (16/11/2026). Dalam rapat tersebut, Pemkot dan DPRD menyepakati empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), termasuk Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Mas Ibin mengakui penyusunan anggaran tahun depan menghadapi tantangan fiskal. Salah satunya akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain, belanja pegawai telah mencapai sekitar 36 persen dari total APBD.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah kota menyesuaikan alokasi belanja. Meski demikian, Mas Ibin menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menghilangkan perhatian terhadap program yang produktif.
“Namun demikian, dengan APBD yang jumlah anggarannya sangat kecil, sangat turun, kami tetap optimis dengan cara tetap mengalokasikan di tahun 2027 itu ke hal-hal yang sangat produktif,” kata Mas Ibin.
Selain Raperda APBD 2027, rapat paripurna tersebut menyepakati tiga Raperda lainnya. Keempatnya mencakup dana cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2029, APBD Tahun Anggaran 2027, kepariwisataan, serta perubahan bentuk kelembagaan BPR Bank Arta Praja menjadi Perseroan Terbatas (PT) atau Perseroda.
Untuk dana cadangan Pilwali 2029, alokasi yang disepakati mencapai Rp25 miliar. Dana tersebut direncanakan dicadangkan dalam dua tahun anggaran, yakni Rp12,5 miliar pada 2028 dan Rp12,5 miliar pada 2029.
Sementara itu, Raperda Kepariwisataan menjadi salah satu landasan regulasi dalam pengembangan sektor pariwisata daerah. Adapun perubahan bentuk kelembagaan BPR Bank Arta Praja diarahkan pada penyesuaian status badan hukum menjadi Perseroda.
Mas Ibin menilai setiap Raperda memiliki urgensi masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kesepakatan bersama DPRD menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan yang akan menjadi pedoman pemerintah kota.
Dalam pembahasan APBD 2027, DPRD juga memberikan sejumlah catatan terkait percepatan proyek strategis daerah. Salah satunya pengembangan sirkuit. Ketua DPRD Kota Blitar dr. Syahrul Alim menyampaikan bahwa DPRD mengusulkan peningkatan anggaran proyek tersebut dari usulan awal Rp10 miliar menjadi sekitar Rp15 miliar agar penyelesaiannya lebih maksimal.
Melalui kesepakatan empat Raperda tersebut, Pemkot Blitar dan DPRD melanjutkan proses pembentukan regulasi sesuai ketentuan. Mas Ibin berharap keterbatasan fiskal tetap dapat dikelola melalui penentuan prioritas yang tepat, sehingga anggaran daerah mampu mendukung program produktif dan keberlanjutan pembangunan Kota Blitar.













