KafeBerita.com, Blitar – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Blitar menggelar rapat koordinasi tiga pilar mempertemukan struktural DPC partai, legislatif, dan eksekutif dalam satu forum, Jumat (10/4/2026). Rapat dipimpin langsung Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar, Guntur Wahono, ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh program pro rakyat dapat segera direalisasikan.
Kekuatan tiga pilar dimiliki PDI Perjuangan di Kabupaten Blitar dinilai sebagai modal besar. Partai ini tidak hanya memegang kendali di eksekutif melalui Bupati Blitar Rijanto, tetapi juga memiliki kekuatan dominan di legislatif melalui fraksi DPRD Kabupaten Blitar. Kondisi tersebut membuka ruang koordinasi lebih efektif dalam menjalankan program pembangunan sesuai cita-cita partai memperjuangkan hak wong cilik atau rakyat ekonomi kecil.
Guntur menegaskan, rapat koordinasi ini merupakan kewajiban rutin untuk menjaga harmonisasi antara petugas partai di eksekutif dan legislatif. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kunci agar visi dan misi partai benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
“DPC harus mampu menciptakan harmonisasi antara petugas partai di eksekutif maupun legislatif, agar tujuan partai bisa dirasakan masyarakat melalui kebijakan bupati dan pengawalan fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Blitar,” ujar Guntur Wahono usai memimpin rapat.
Ia menekankan bahwa berbagai persoalan mendasar di masyarakat harus menjadi perhatian bersama. Program-program yang telah dijanjikan kepada publik tidak boleh berhenti pada tataran wacana, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan nyata.
“Visi misi yang sudah disampaikan tidak boleh tidak terealisasi. Harus terwujud, karena ini yang ditunggu masyarakat,” tegas Guntur yang juga Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang duduk di Komisi C.
Dalam rapat tersebut, sejumlah program prioritas menjadi perhatian, di antaranya program bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu serta kebijakan satu desa satu sarjana. Kedua program ini dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan kepada masyarakat kecil sekaligus investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.
“Contoh bedah rumah, ini kebutuhan dasar masyarakat dan PDI Perjuangan harus hadir. Begitu juga satu desa satu sarjana, ini harus diwujudkan,” katanya.
Guntur mengingatkan, tanpa koordinasi yang intensif antara tiga pilar, berbagai ide dan janji politik berpotensi tidak terwujud. Padahal, masyarakat telah mencatat dan menunggu realisasi dari komitmen yang pernah disampaikan saat Pemilu maupun Pilkada.
“Kami khawatir kalau tidak duduk bersama, ide-ide yang sudah disampaikan ke masyarakat itu tidak terbukti. Maka DPC harus terus mengingatkan dan mengevaluasi progresnya,” ujarnya.
Guntur juga menegaskan bahwa keberhasilan program-program kerakyatan tersebut akan berdampak langsung terhadap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kepala daerah dan partai.
Menurutnya, ketika masyarakat benar-benar merasakan manfaat kebijakan, dukungan politik akan terbentuk secara alami tanpa perlu diminta.
“Kalau masyarakat merasakan bahwa kebijakan berpihak kepada mereka dan APBD digunakan untuk kepentingan rakyat kecil, maka dukungan itu akan datang dengan sendirinya,” kata banteng senior PDI Perjuangan Kabupaten Blitar tersebut.
Dengan konsolidasi tiga pilar yang solid, PDI Perjuangan Kabupaten Blitar berupaya memastikan bahwa kekuatan politik yang dimiliki tidak hanya berhenti pada kemenangan elektoral, tetapi mampu diterjemahkan menjadi kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
