KafeBerita.com, Blitar – Persoalan fiskal desa menjadi salah satu pembahasan utama saat Anggota DPRD Jawa Timur Guntur Wahono melanjutkan agenda Sowan atau Sosialisasi Dewan bersama kepala desa di Kabupaten Blitar, Kamis (1/10/2026).
Dalam forum yang diikuti kepala desa tergabung dalam Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Blitar, Guntur mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah desa, terutama setelah adanya efisiensi anggaran dan berkurangnya ruang fiskal untuk pembangunan.
Guntur menyebut kepala desa menghadapi situasi yang semakin berat setelah Dana Desa disebut mengalami pemotongan hingga 70 persen sebagai bentuk efisiensi membiayai program prioritas nasional untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Padahal, menurutnya, ketika belum ada efisiensi anggaran, kebutuhan masyarakat di desa belum seluruhnya dapat dibiayai di tiap satu tahun anggaran.
“Dengan angka tetap 100% cair, itu saja masih banyak sektor atau kepentingan masyarakat yang belum bisa terdanai. Sekarang dengan dipotong 70%, ini lebih-lebih sulit lagi mereka,” kata Guntur.
Menurut Guntur, persoalan tersebut semakin kompleks karena desa tetap memiliki sejumlah kewajiban pada 2027. Di antaranya pergantian Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pelaksanaan pemilihan kepala desa, kewajiban pemberian pesangon bagi perangkat yang purna tugas, hingga pembangunan yang harus tetap berjalan.
Ia mengatakan kepala desa kemudian mencari alternatif dukungan melalui dana aspirasi DPRD Kabupaten Blitar maupun DPRD Jawa Timur. Guntur menegaskan dirinya berusaha membawa aspirasi tersebut melalui jalur provinsi.
“Kami berupaya semua aspirasi masyarakat di dapil kami, kami tampung, kemudian kami sampaikan kepada pemerintah provinsi melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Jatim,” ujar Guntur yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar.
Namun, Guntur mengakui jalur tersebut belum selalu berujung pada realisasi. Salah satu kendala yang sering muncul adalah kelengkapan administrasi pemohon. Ketika berkas dikembalikan untuk diperbaiki, sebagian pemohon segera membenahi, sementara lainnya justru berhenti atau kehilangan semangat.
“Setelah dikembalikan, harus dibetulkan. Nah, masyarakat atau pemohon ada yang secara gercep itu dibenahi, ada yang ogah-ogahan, ada yang putus asa,” katanya.
Karena itu, Guntur menilai komunikasi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi perlu terus diperkuat agar persoalan pembangunan tidak berhenti hanya karena keterbatasan anggaran atau persoalan administrasi.
Forum tersebut menghadirkan pemateri dari Kepala Dekopinwil Jawa Timur Slamet Sutanto yang menjelaskan KDMP yang pada pelaksanaannya besar dipengaruhi pemerintah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tantowi Jauhari yang menjelaskan bagaimana Alokasi Dana Desa (ADD) direalisasi oleh Pemkab Blitar, serta Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Nugroho Bayu Laksono memberikan pengalamannya dalam mengelola desa berbekal pengalamannya karena mantan Kepala Desa di Selopuro.
Para pemateri memberikan gambaran kepada kepala desa dalam menyikapi efisiensi Dana Desa maupun pelaksanaan program Koperasi Desa secara bijak. Bahwa banyak solusi mulai dengan audiensi dengan pemerintah untuk menyikapi kebijakan yang dirasa kurang tepat atau dengan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Blitar Rudi Puryono menilai forum tersebut memberi manfaat besar bagi kepala desa. Ia menyebut kehadiran peserta bahkan melebihi kuota 100 undangan.
“Selama ini yang peduli dengan pemerintah desa masih beliau ya, Pak Guntur yang saya tahu. Karena saya tiga tahun jadi kades ini juga yang diundang selama ini juga cuma kita, yang mengundang juga beliau,” ujar Rudi.
Rudi menyambut baik Sowan Guntur Wahono yang memberikan peluang pada kepala desa untuk menyampaikan permasalahan di lapangan pada pemegang kepentingan seperti pada saat itu menghadirkan anggota DPRD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Bahkan forum ini akan terus dibuka bahkan menjangkau seluruh kepala desa jika menang dirasa perlu untuk dilaksanakan.
“Dari forum Sowan ini kita senang karena ada wakil rakyat kita yaitu Pak Guntur Wahono mendengarkan langsung keluhan kita, semoga Pak Guntur sehat selalu dan peduli pada desa. Karena desa ini sudah semakin terkurangi kewenangannya seperti fiskal yang seret, perolehan anggaran, dan lain sebagainya, padahal kita ujung tombak pelayanan di masyarakat,” harapnnya.
Sementara Guntur Wahono pun memastikan dialog akan berlanjut. Ia menyebut kegiatan Sowan berikutnya tetap akan membuka ruang bagi kepala desa menyampaikan gagasan, kebutuhan, dan harapan secara langsung.
“Dalam sowan ini saya bersyukur karena keberadaan sosialisasi ini bisa diterima oleh para audiens dari semua elemen komunitas yang kita hadirkan. Dan rata-rata bisa memanfaatkan forum ini untuk dialog, menyampaikan gagasan, unek-unek, dan harapan-harapan. Nah, ini adalah aspirasi, ini adalah masukan yang mesti harus kita catat dan mesti harus kita tindak lanjuti, baik saya selaku anggota DPRD Provinsi Jatim melalui Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ataupun dalam kapasitas saya selaku pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar,” kata Guntur Wahono.
