KafeBerita.com, Blitar – DPRD Kabupaten Blitar menyalakan “alarm” pembangunan daerah setelah menetapkan sekitar 20 rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Jumat (24/4/2026). Rekomendasi ini menyoroti sejumlah titik krusial, mulai dari pengelolaan anggaran hingga efektivitas penanganan kemiskinan.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriyadi, menegaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan hasil evaluasi menyeluruh Panitia Khusus LKPJ sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif.
“Ini bentuk pengawasan DPRD untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih baik,” ujarnya.
Menurutnya, sejumlah catatan yang diberikan bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan sinyal kuat agar pemerintah daerah segera melakukan pembenahan di sektor strategis. DPRD menekankan pentingnya perbaikan tata kelola pemerintahan, penguatan perencanaan, serta ketepatan pelaksanaan program pembangunan.
Salah satu sorotan utama adalah masih tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025. Kondisi ini dinilai menunjukkan belum optimalnya realisasi belanja daerah, sehingga berpotensi menghambat percepatan pembangunan.
“Penyerapan anggaran harus lebih optimal agar program tidak tertunda,” kata Supriyadi.
Selain itu, DPRD juga memberi perhatian pada kualitas pertumbuhan ekonomi dan efektivitas penurunan angka kemiskinan. Pemerataan pembangunan antarwilayah dinilai masih perlu diperkuat agar manfaat pembangunan tidak terpusat di wilayah tertentu saja.
Rekomendasi tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari capaian angka, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.
Menanggapi hal itu, Bupati Blitar Rijanto menyatakan pemerintah daerah akan menjadikan seluruh rekomendasi sebagai dasar perbaikan kebijakan ke depan.
“Semua catatan akan kami tindak lanjuti sebagai acuan memperbaiki pelayanan dan perencanaan,” ujarnya.
Ia menilai rekomendasi DPRD menjadi bagian penting dalam menjaga arah pembangunan tetap berada pada jalur yang tepat, terutama di tengah tantangan fiskal dan dinamika pembangunan yang terus berkembang.
Rijanto juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif agar setiap program yang dirancang dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kami mengajak semua pihak memperkuat kolaborasi agar pembangunan ke depan lebih optimal,” katanya.
Dengan munculnya 20 rekomendasi tersebut, DPRD Kabupaten Blitar mengirim pesan jelas bahwa evaluasi pembangunan tidak boleh berhenti pada laporan administratif. Rekomendasi ini menjadi alarm agar pemerintah daerah bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih merata dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
