KafeBerita.com, Blitar – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Blitar menekankan pentingnya integritas operator dalam mengelola data kesejahteraan sosial melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Setiap data yang diusulkan harus sesuai kondisi riil masyarakat, melalui proses pemeriksaan dan verifikasi, serta tidak boleh dimanipulasi untuk kepentingan tertentu.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Sosial Kota Blitar Neni Farida dalam bimbingan teknis SIKS-NG bagi operator sosial kelurahan se-Kota Blitar di Ruang ISC Diskominfotik Kota Blitar, Kamis (19/11/2026). Kegiatan ini juga melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Dinas Sosial Kabupaten Blitar untuk berbagi pengalaman mengenai pengelolaan data kesejahteraan sosial.
Neni mengingatkan bahwa data sosial ekonomi menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan program perlindungan dan jaminan sosial. Karena itu, ketepatan informasi mengenai kondisi masyarakat harus menjadi perhatian sejak proses pengumpulan hingga pemutakhiran data.
Operator SIKS-NG kelurahan memiliki tanggung jawab strategis karena berhadapan langsung dengan informasi kondisi masyarakat. Mereka perlu berkoordinasi dengan RT, RW, petugas sosial, dan pihak terkait untuk memastikan kelengkapan serta kesesuaian informasi sebelum melakukan penginputan.
“Data yang diinput harus sesuai kondisi riil di lapangan. Kalau tidak sesuai dengan kondisi riil, mohon untuk tidak dimasukkan,” tegas Neni.
Ia juga mengingatkan operator agar memahami perbedaan tahapan pengusulan, verifikasi, validasi, dan penetapan data. Pengusulan melalui SIKS-NG tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai penerima bantuan sosial. Operator hanya membantu proses pengusulan sesuai mekanisme, sedangkan keputusan penetapan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Selain ketepatan informasi, Dinas Sosial Kota Blitar menaruh perhatian pada pencegahan manipulasi data. Neni meminta operator menjalankan tugas secara profesional dan objektif tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi maupun pihak tertentu.
Ia menegaskan bahwa proses pengusulan dan pemutakhiran data harus dilakukan secara sukarela tanpa meminta pembayaran atau imbalan kepada masyarakat. Operator juga tidak diperbolehkan mengubah informasi tanpa dasar dan dokumen pendukung yang sah.
Aspek keamanan informasi turut menjadi perhatian. Setiap operator wajib menjaga kerahasiaan akun dan kata sandi agar tidak disalahgunakan. Data pribadi masyarakat yang dikelola melalui aplikasi juga harus dijaga kerahasiaannya.

Untuk memperkuat pemahaman tersebut, bimbingan teknis membahas berbagai materi teknis pengelolaan SIKS-NG. Peserta mendapatkan penjelasan mengenai penggunaan akun, pengusulan dan pemutakhiran data keluarga maupun individu, penanganan data anomali dan ganda, hingga ketidaksesuaian identitas kependudukan.
Kegiatan juga dilengkapi praktik penggunaan aplikasi dan pembahasan kendala teknis. Kehadiran Dinas Sosial Kabupaten Blitar menjadi kesempatan bagi operator Kota Blitar untuk bertukar pengalaman mengenai proses pengelolaan data di wilayah masing-masing.
Neni berharap seluruh peserta dapat menerapkan materi yang diperoleh dalam pekerjaan sehari-hari. Menurutnya, bimbingan teknis tidak boleh berhenti sebagai kegiatan formalitas, tetapi harus memberikan perubahan nyata terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Tidak menjanjikan bahwa setiap usulan otomatis menjadi penerima bantuan sosial. Kita hanya membantu untuk mengusulkan,” pesannya kepada para operator.
Melalui penguatan kapasitas sekaligus penegasan integritas tersebut, Dinas Sosial Kota Blitar ingin memastikan pengelolaan SIKS-NG berjalan sesuai prosedur. Data yang akurat, mutakhir, dan terlindungi diharapkan menjadi fondasi bagi penyelenggaraan program kesejahteraan sosial yang lebih tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan.













