KafeBerita.com, Blitar – Persoalan desa tidak bisa diselesaikan hanya dengan mendengar keluhan masyarakat. Diperlukan komunikasi dan koordinasi antarpihak agar kebutuhan warga dapat diperjuangkan melalui kebijakan yang tepat. Hal ini menjadi perhatian Anggota DPRD Jawa Timur Guntur Wahono melalui rangkaian kegiatan Sosialisasi Dewan (Sowan) yang menjangkau berbagai unsur pemerintahan desa di Kabupaten Blitar.
Dalam kegiatan Sowan ke kepala desa pada Rabu (28/10/2026) menjadi lanjutan sosialisasi pendidikan pemerintahan desa yang efektif, efisien dan berkelanjutan, Guntur menegaskan bahwa wakil rakyat harus memahami persoalan mendasar masyarakat dan tidak boleh tinggal diam. Menurutnya, anggaran yang bersumber dari rakyat harus kembali kepada rakyat melalui program yang tepat sasaran.
“Kita harus mengerti apa yang menjadi persoalan mendasar di masyarakat dan kita selaku wakil rakyat tidak boleh diam, harus berbuat sesuatu untuk mereka. Termasuk melayani masyarakat desa, kepala desa perlu kita bekali bagaimana membangun pemerintahan yang efektif, efisien dan berkelanjutan,” kata Guntur.
Menurut Guntur, langkah itu dilakukan agar persoalan masyarakat dapat diketahui dari berbagai sisi. Ia menilai wakil rakyat di tingkat kabupaten maupun provinsi perlu memahami kondisi lapangan, terutama ketika desa menghadapi keterbatasan anggaran yang berdampak pada pelayanan dan pembangunan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah berkurangnya anggaran desa. Guntur menyebut, ketika dana desa masih tersedia secara penuh, kebutuhan pembangunan saja belum seluruhnya dapat dibiayai. Kondisi tersebut semakin berat ketika anggaran mengalami pemangkasan hingga 70 persen.
“Dengan anggaran yang full 100 persen bantuan dana desa itu saja masih banyak kebutuhan atau kekurangan anggaran, apalagi dipotong 70 persen. Maka kita harus berupaya bagaimana dana itu bisa dikembalikan. Semampu kami, kami akan berupaya,” ujar Guntur yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar.
Guntur menegaskan bahwa perjuangan terhadap persoalan tersebut membutuhkan komunikasi lintas pihak. Ia berencana mendorong koordinasi tiga pilar dengan melibatkan struktur partai, petugas partai yang bertugas di fraksi DPRD, serta kader yang berada di unsur eksekutif.
Melalui koordinasi itu, berbagai pihak diharapkan dapat duduk bersama untuk membahas persoalan masyarakat, terutama kebutuhan pemerintahan desa. Menurutnya, komunikasi menjadi kunci agar setiap persoalan tidak berhenti pada perbedaan pandangan atau kesalahpahaman.
“Tujuan kita adalah mengurai persoalan masyarakat dan persoalan-persoalan desa utamanya,” kata Guntur.
Ia juga menekankan pentingnya ketepatan penggunaan anggaran. Menurutnya, anggaran yang berasal dari masyarakat harus memberikan manfaat nyata dan tidak salah sasaran. Karena itu, aspirasi yang disampaikan melalui forum Sowan perlu dicatat serta diperjuangkan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Blitar Rudi Puryono menilai rangkaian kegiatan tersebut bermanfaat bagi pemerintahan desa. Ia melihat Guntur telah memberikan ruang kepada berbagai unsur pemerintahan desa untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasi, dan memahami hubungan kerja antarlembaga.
“Di sini adalah untuk memahamkan bahwa satu desa itu empat elemen ini sangat berkesinambungan dan sangat penting sekali untuk menjaga kondusivitas di desa,” ujar Rudi.
Menurut Rudi, sejumlah persoalan yang dibahas mencakup Alokasi Dana Desa (ADD), kebutuhan pupuk, distribusi melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta persoalan desil dan bantuan sosial. Ia menyebut, ketika ada masyarakat yang mempersoalkan ketidaksesuaian data bantuan, pemerintah desa tetap perlu menindaklanjuti melalui mekanisme yang tersedia.
Rudi juga menilai kegiatan tersebut telah mencakup berbagai unsur pemerintahan desa, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, hingga BPD. Ia berharap ruang diskusi semacam ini membantu melahirkan pemimpin yang lebih potensial dan memperkuat komunikasi antara pemerintah desa dengan para wakil rakyat.
Dalam rangkaian Sowan tersebut, Guntur turut menghadirkan Ketua Dekopinwil Jawa Timur Slamet Sutanto dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tantowi Jauhari untuk memberikan materi mengenai tata kelola pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Anggota DPRD Jatim Guntur Wahono berharap komunikasi yang terbangun melalui forum tersebut dapat membantu mengurai persoalan desa dan memastikan aspirasi masyarakat mendapat perhatian. Baginya, perjuangan wakil rakyat tidak cukup berhenti pada menerima keluhan, tetapi harus dilanjutkan melalui koordinasi dan upaya mencari solusi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
