KafeBerita.com, Blitar – Ketua DPRD Kota Blitar dr. Syahrul Alim meminta pemerintah segera melakukan kajian ulang terhadap berbagai program dan kegiatan yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM), menyusul kembali naiknya harga BBM non subsidi per 4 Mei 2026 di tengah memanasnya konflik Timur Tengah.
Menurut Syahrul, lonjakan harga BBM non subsidi berpotensi memukul banyak sektor, mulai proyek pemerintah, operasional fasilitas publik, hingga kebutuhan masyarakat sehari-hari.
“Harus ada review lagi terhadap program-program pemerintah secepatnya,” ujar Syahrul saat diwawancarai, Kamis (7/5/2026).
Ia menilai dampak kenaikan BBM kali ini tidak bisa dianggap ringan karena hampir seluruh aktivitas ekonomi dan pembangunan saat ini bergantung pada mesin dan kendaraan operasional yang sebagian besar menggunakan BBM non subsidi.
“Alat berat seperti bulldozer dan bego di proyek-proyek itu kan otomatis menggunakan BBM non subsidi. Mau tidak mau biaya operasional pasti naik,” katanya.
Dalam penyesuaian harga terbaru per 4 Mei 2026, Pertamax Turbo naik dari Rp19.400 menjadi Rp19.900 per liter. Sementara Dexlite melonjak dari Rp23.600 menjadi Rp26.000 per liter dan Pertamina Dex naik dari Rp23.900 menjadi Rp27.900 per liter.
Syahrul mengatakan kondisi tersebut dapat berdampak pada pelaksanaan program pemerintah apabila tidak segera dihitung ulang, terutama kegiatan yang bergantung pada transportasi dan operasional berbahan bakar solar industri.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera melakukan evaluasi agar kenaikan biaya operasional tidak justru mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
“Kalau tidak dihitung ulang, nanti bisa berdampak ke pelaksanaan program atau fasilitas masyarakat,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia juga menyoroti kemungkinan dampak terhadap layanan publik seperti operasional bus sekolah maupun kendaraan dinas lain yang membutuhkan bahan bakar dalam jumlah besar.
“Ini nanti harus dipastikan juga, misalnya bus sekolah itu boleh menggunakan biosolar atau harus non subsidi. Situasinya sekarang masih perlu dihitung dan diperkirakan,” katanya.
Selain berdampak pada pemerintah, Syahrul menilai masyarakat umum juga akan terkena imbas dari kenaikan harga BBM non subsidi. Sebab kenaikan biaya distribusi dan transportasi berpotensi memicu naiknya harga kebutuhan pokok di pasaran.
Karena itu, ia meminta masyarakat mulai lebih cermat mengatur pengeluaran rumah tangga di tengah situasi ekonomi yang menurutnya masih penuh ketidakpastian.
“Masyarakat harus kreatif dan benar-benar cerdas dalam pembelanjaan. Belanjalah yang memang benar-benar dibutuhkan, bukan yang diinginkan,” ujarnya.
Syahrul bahkan menggambarkan kondisi ekonomi saat ini sebagai situasi yang berat bagi masyarakat kecil, terlebih ketika harga energi terus mengalami kenaikan dalam waktu berdekatan.
“Kalau menurut saya situasi ekonomi ke depan masih gelap,” katanya.
DPRD Kota Blitar berharap pemerintah daerah segera melakukan langkah antisipasi melalui penyesuaian program dan penghitungan ulang kebutuhan anggaran operasional agar pelayanan publik tetap berjalan maksimal tanpa membebani masyarakat di tengah kenaikan harga BBM non subsidi.
