KafeBerita.com, Blitar – DPRD Kabupaten Blitar menegaskan bahwa rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 menjadi pijakan penting untuk menyempurnakan arah pembangunan daerah. Dalam rapat paripurna pembacaan rekomendasi Pansus LKPJ di Graha Paripurna pada Jumat (24/4/2026), DPRD merumuskan sekitar 20 rekomendasi strategis sebagai langkah penguatan kinerja pemerintah ke depan.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut disusun sebagai bentuk evaluasi konstruktif sekaligus dorongan percepatan pembangunan.
“Rekomendasi ini kami susun sebagai arah penyempurnaan pembangunan agar ke depan semakin tepat sasaran,” ujar Supriadi, Sabtu (25/4/2026).
Ia menilai capaian makro ekonomi Kabupaten Blitar selama 2025 menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,06 persen, angka kemiskinan menurun menjadi 7,57 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia mencapai 74,43.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk melanjutkan pembangunan yang lebih berkualitas.
“Capaian ini patut kita apresiasi sebagai fondasi yang baik untuk penguatan pembangunan berikutnya,” kata Supriadi.
Di sisi lain, DPRD juga mencermati pengelolaan anggaran daerah sebagai bagian dari upaya penyempurnaan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 tercatat sekitar Rp393,98 miliar atau sekitar 14 persen dari total anggaran.
Supriadi menilai kondisi tersebut perlu dimaknai sebagai ruang perbaikan dalam meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program.
“Ini menjadi catatan agar ke depan perencanaan dan realisasi anggaran bisa semakin optimal,” ujar pria yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar tersebut.
Pendapatan daerah yang melampaui target hingga 103,9 persen juga dinilai sebagai capaian positif. Namun, realisasi belanja yang masih berada di angka 89,3 persen menjadi perhatian agar ke depan pelaksanaan program dapat berjalan lebih maksimal.
Selain sektor anggaran, DPRD juga memberikan perhatian pada penguatan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Peningkatan akses pendidikan serta pemerataan layanan kesehatan dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
DPRD juga mendorong pengembangan ekonomi daerah melalui penguatan sektor unggulan, termasuk arah kebijakan berbasis hilirisasi dan digitalisasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Blitar Rijanto menyatakan seluruh rekomendasi DPRD akan dijadikan dasar evaluasi dalam penyusunan kebijakan ke depan.
“Rekomendasi ini sangat baik sebagai bahan perbaikan dan penguatan kinerja pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, sinergi antara legislatif dan eksekutif akan terus diperkuat untuk memastikan program pembangunan berjalan lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dengan adanya rekomendasi tersebut, DPRD Kabupaten Blitar berharap pembangunan daerah ke depan semakin terarah, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih optimal.
