KafeBerita.com, Blitar – Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin menyampaikan keprihatinannya atas aksi insan olahraga yang dipimpin Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari demokrasi, tetapi pejabat negara memiliki tanggung jawab lebih untuk menjaga etika, memahami posisi jabatan, dan menjadi teladan bagi masyarakat.
Aksi tersebut berlangsung Senin (7/9/2026), ketika Elim hadir sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KONI Kota Blitar. Massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait fasilitasi pembinaan olahraga, termasuk pencairan hibah KONI dan penggunaan kantor operasional organisasi.
Mas Ibin mengatakan dirinya telah mempelajari persoalan yang menjadi latar belakang aksi tersebut. Pemerintah Kota Blitar, menurutnya, tetap membuka ruang komunikasi dan tidak menutup diri terhadap aspirasi insan olahraga.
Namun, ia mengaku terkejut ketika aksi tersebut dilakukan oleh pejabat yang juga berada dalam struktur pemerintahan daerah.
“Saya cukup merasa kaget dan saya cukup prihatin karena itu dilakukan oleh pejabat negara. Pejabat negara terikat oleh norma-norma, aturan, di mana seorang pejabat negara semestinya menjadi teladan, menjadi contoh yang baik bagi masyarakat,” kata Mas Ibin, Selasa (8/9/2026).
Pesan Mas Ibin soal Etika Pejabat
Mas Ibin menilai jabatan publik membawa tanggung jawab yang berbeda dengan posisi sebagai anggota organisasi masyarakat atau lembaga lainnya. Karena itu, setiap pejabat harus mampu menempatkan kepentingan organisasi, tugas pemerintahan, dan etika jabatan secara proporsional.
Ia bahkan menggambarkan situasi tersebut dengan analogi yang cukup keras.
“Dia melakukan aksi di rumahnya sendiri. Itu menunjukkan seperti seorang meludah di sumurnya sendiri. Seperti seorang membakar, tapi yang dibakar rumahnya sendiri,” ujarnya.
Menurut Mas Ibin, perbedaan pandangan dalam pemerintahan merupakan hal yang dapat dibicarakan. Pemerintah memiliki mekanisme formal maupun informal untuk menyelesaikan persoalan tanpa harus membawa setiap perbedaan ke ruang publik.
“Kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan, maka bertemulah. Bertemu bisa formal, bisa nonformal. Formal bersurat. Nonformal kemudian datang, ngopi-ngopi, bicara-bicara,” katanya.
Bagi Mas Ibin, pola komunikasi seperti itu penting untuk menjaga hubungan kerja sekaligus mencegah persoalan administratif berkembang menjadi persoalan yang lebih luas di masyarakat.
Soroti Pelibatan Anak dalam Aksi
Selain persoalan etika pejabat, Mas Ibin juga menyampaikan keprihatinannya terkait informasi mengenai adanya anak-anak usia sekolah yang ikut dalam aksi tersebut.
“Mohon maaf, yang diajak aksi adalah anak-anak. Banyak anak-anak yang informasinya waktu di sekolah malah diajak aksi. Ini bagaimana? Saya ini aktivis, lama. Saya tidak pernah melakukan seperti itu,” kata Mas Ibin.
Menurutnya, penyampaian aspirasi memang merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, ketika melibatkan anak yang masih berstatus pelajar, kepentingan pendidikan dan perlindungan mereka tetap harus menjadi perhatian.
Mas Ibin menilai anak-anak semestinya mendapatkan ruang untuk belajar, berlatih, dan berkembang tanpa ditarik ke dalam persoalan yang pada dasarnya merupakan kepentingan orang dewasa.
Tata Kelola Tetap Jadi Pegangan
Mas Ibin juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Blitar tidak bermaksud menghambat pembinaan olahraga. Kehati-hatian pemerintah dalam persoalan hibah KONI berkaitan dengan kewajiban menjaga penggunaan uang publik agar memiliki dasar hukum dan pertanggungjawaban yang jelas.
“Karena tata kelola pemerintah itu prosedural. Sudah ada mekanisme yang jelas, sudah ada peraturan yang jelas. Kalau legalitasnya semua oke, sudah prosedur, tidak ada masalah,” tegasnya.
Menurut Mas Ibin, pemerintah tetap berkomitmen memfasilitasi kemajuan olahraga di Kota Blitar. Perbedaan pandangan terkait mekanisme hibah tidak boleh dipahami sebagai penutupan dukungan terhadap atlet, pelatih, maupun kegiatan olahraga.
“Semua potensi yang memang dalam rangka untuk memajukan olahraga, kami siap,” ujarnya.
Mas Ibin berharap dinamika yang muncul dapat segera diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme kelembagaan. Ia ingin energi pemerintah, KONI, cabang olahraga, atlet, dan pelatih kembali diarahkan untuk meningkatkan pembinaan serta prestasi olahraga di Kota Blitar.
“Semuanya harus paham tentang mekanisme, aturan main, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Itu harapan kami, sehingga ini tidak jadi miscommunication,” pungkas Mas Ibin.
