KafeBerita.com, Blitar — DPRD Kabupaten Blitar memasuki tahapan lanjutan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Blitar Tahun Anggaran 2025 melalui rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, Selasa (31/3/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar Ratna Dewi Nirwana Sari, didampingi Wakil Ketua I M Rifai, serta dihadiri Bupati Blitar Rijanto. Dalam proses ini, DPRD Blitar berupaya untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.
Tahapan ini menjadi bagian penting dalam rangkaian evaluasi kinerja pemerintah daerah, setelah sebelumnya DPRD menerima nota penjelasan LKPj yang disampaikan oleh pihak eksekutif.
Dengan demikian, DPRD Kabupaten Blitar terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memastikan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan.
Sebanyak lima fraksi di DPRD Kabupaten Blitar secara bergantian menyampaikan pandangan umum, yakni Fraksi PDIP NasDem, Fraksi PKB, Fraksi Gerakan Persatuan Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi Partai Golkar. Melalui forum tersebut, masing-masing fraksi memberikan catatan, masukan, serta penegasan terhadap berbagai aspek pembangunan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2025. Hal ini menunjukkan komitmen DPRD Kabupaten Blitar dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerah Blitar.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar Ratna Dewi Nirwana Sari menyampaikan bahwa tahapan pandangan umum ini merupakan bagian dari proses pendalaman terhadap laporan yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah.
“Pembahasan LKPj ini tidak berhenti pada penyampaian laporan, tetapi dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi sebagai bentuk pendalaman dan evaluasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah,” kata Ratna Dewi.
Ia menegaskan, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui pandangan fraksi-fraksi ini, DPRD ingin memastikan bahwa arah pembangunan ke depan semakin tepat sasaran, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat Kabupaten Blitar,” ujarnya.
Rapat paripurna ini menandai bahwa pembahasan LKPj Bupati Blitar Tahun Anggaran 2025 masih akan berlanjut pada tahapan berikutnya, termasuk pembahasan lebih mendalam hingga penyusunan rekomendasi DPRD.
Melalui proses berjenjang ini, DPRD bersama pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
