KafeBerita.com, Blitar – Bupati Blitar Rijanto menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah setelah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA, ERMAP, GRCP, GRCA dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (29/5/2026).
Capaian itu menjadi istimewa karena merupakan opini WTP ke-10 yang diraih Kabupaten Blitar secara berturut-turut. Prestasi tersebut menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang sesuai standar pemeriksaan dan ketentuan perundang-undangan.
Pada kesempatan yang sama, BPK Jawa Timur menyerahkan LHP kepada 33 pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur yang berhasil memperoleh opini WTP atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah dan pimpinan DPRD yang berhasil mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, opini WTP diberikan karena laporan keuangan telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan, didukung sistem pengendalian internal yang efektif, kepatuhan terhadap regulasi, serta kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.
Menanggapi capaian tersebut, Bupati Blitar Rijanto menyampaikan rasa syukur sekaligus menegaskan bahwa penghargaan tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Alhamdulillah, raihan opini WTP ke-10 ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Rijanto.
“Ke depan kami akan terus memperkuat tata kelola keuangan daerah agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus terjaga,” lanjutnya.
Rijanto menilai opini WTP bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi juga menjadi indikator penting bahwa pengelolaan anggaran daerah telah berjalan dengan prinsip kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah berperan dalam penyusunan laporan keuangan secara tertib dan profesional. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade tidak dapat dicapai tanpa kerja sama dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang terus berupaya menjaga kualitas pengelolaan keuangan serta meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Blitar didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Inspektur Kabupaten Blitar yang juga menjabat Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar.
Dengan raihan opini WTP ke-10 secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Blitar berharap dapat terus mempertahankan budaya kerja yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya.
