KafeBerita.com, Blitar — DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Blitar Tahun Anggaran 2025, Senin (30/3/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi, didampingi Wakil Ketua M Rifai dan Ratna Dewi Nirwana Sari, serta dihadiri jajaran Forkopimda, perangkat daerah, dan undangan lainnya.
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Blitar Beky Herdiansyah mewakili Bupati Rijanto menyampaikan nota penjelasan LKPj di hadapan para anggota dewan. Ia menegaskan bahwa laporan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah atas pelaksanaan pembangunan selama tahun 2025.
“LKPj merupakan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 beserta perubahannya,” kata Beky.
Beky menjelaskan, tema pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2025 difokuskan pada penguatan sumber daya manusia dan ekosistem ekonomi lokal sebagai fondasi kemandirian daerah.
“Penguatan sumber daya manusia unggul dan ekosistem ekonomi lokal untuk kemandirian ekonomi daerah,” ujarnya.
Tema tersebut diterjemahkan dalam sejumlah prioritas pembangunan, meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas pelaku ekonomi, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan pelayanan publik berbasis digital, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Dari sisi capaian, Beky menyebut kinerja pembangunan Kabupaten Blitar menunjukkan tren positif dan melampaui sejumlah target yang telah ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,06 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,44 persen.
Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 7,57 persen, yang merupakan capaian terendah dalam 20 tahun terakhir. Ketimpangan pendapatan juga menurun dengan indeks gini berada di angka 0,351.
“Persentase penduduk miskin berhasil diturunkan menjadi 7,57 persen dan merupakan tingkat kemiskinan terendah dalam 20 tahun terakhir,” kata Beky.
Indeks pembangunan manusia (IPM) juga meningkat menjadi 74,43, menunjukkan perbaikan kualitas hidup masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sementara itu, indeks reformasi birokrasi mencapai kategori “memuaskan” dan indeks kepuasan masyarakat meningkat menjadi 88,82.
Meski demikian, Beky mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian ke depan. Tingkat pengangguran terbuka masih berada di angka 4,49 persen dan lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Jawa Timur. Selain itu, indeks infrastruktur mengalami penurunan akibat keterbatasan pendanaan, khususnya pada sektor irigasi.
“Tahun 2025 merupakan tahun transisi yang penuh tantangan dan dinamika. Namun, dengan kerja keras dan sinergi yang kuat, beberapa pencapaian berhasil diraih,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk perbaikan berkelanjutan, bukan alasan untuk berpuas diri.
“Capaian kinerja pembangunan yang diraih sepanjang tahun 2025 patut kita syukuri bersama. Namun tentu tidak membuat kita lantas berbangga diri. Di hadapan kita masih banyak tantangan pembangunan yang harus segera diselesaikan,” kata Beky.
Di akhir rapat, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi menyampaikan bahwa pembahasan LKPj akan dilanjutkan dalam rapat paripurna berikutnya. DPRD, kata dia, akan menjalankan fungsi legislatif untuk mencermati dan memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah.
Ia menegaskan, DPRD memiliki peran penting dalam memastikan setiap program pemerintah daerah berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pembahasan ini akan kami lanjutkan dalam rapat paripurna berikutnya. DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dan penguatan kebijakan agar arah pembangunan ke depan semakin terarah dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
