KafeBerita.com, Blitar – Bupati Blitar Rijanto menegaskan bahwa efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 tidak boleh mengurangi dampak pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar yang membahas jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi, Rabu (5/11/2025).
Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD M. Rifai didampingi Wakil Ketua II Ratna Dewi Nirwana Sari dan dihadiri jajaran Forkopimda tersebut, Bupati Rijanto membuka sambutannya dengan rasa syukur dan harapan agar proses pembahasan APBD berjalan lancar dan membawa manfaat bagi warga Blitar.
“Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kenegaraan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026,” ujar Bupati Rijanto.
Apresiasi Pandangan Fraksi dan Komitmen Efisiensi
Bupati Rijanto menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pandangan seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan masukan konstruktif dalam pembahasan APBD 2026. Menurutnya, kritik dan saran dari fraksi menjadi dasar penting untuk menyempurnakan arah kebijakan pembangunan.
“Perkenankanlah kami, atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua fraksi DPRD Kabupaten Blitar atas seluruh pandangan terhadap berbagai substansi yang tertuang dalam Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Semua pandangan yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD Kabupaten Blitar tentunya merupakan masukan yang sangat berharga, dan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut,” ucapnya.
Terkait isu penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan langkah strategis untuk memastikan efisiensi tetap memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
“Penurunan transfer dana dari pusat akibat efisiensi anggaran adalah problem serius. Pemerintah Kabupaten Blitar telah mengambil langkah strategis agar penurunan kemampuan keuangan tetap memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” katanya.
Rijanto juga menekankan bahwa efisiensi bukan berarti pemangkasan program prioritas. Pemerintah, lanjutnya, akan memastikan seluruh kegiatan tetap berorientasi pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan rakyat.
Kolaborasi dan Prioritas Pembangunan
Menjawab pandangan fraksi terkait infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, Bupati Rijanto memastikan bahwa kolaborasi lintas sektor akan diperkuat agar anggaran yang terbatas bisa tetap berdampak luas.
“Kami mengapresiasi dukungan penuh fraksi untuk memberikan prioritas tertinggi pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan saluran air. Kami berkomitmen untuk meningkatkan percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga berupaya menjaga kesinambungan program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar dampak APBD tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.
“Kami sepakat bahwa efisiensi APBD 2026 tidak boleh menghambat penyelesaian isu-isu krusial ini. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berkomitmen mencari solusi inovatif, yaitu melalui penguatan kemandirian fiskal dan efisiensi anggaran yang ketat, serta mengoptimalkan kerja sama pemerintah-swasta (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur,” papar Bupati Rijanto.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menegaskan pentingnya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal.
“Kami mendukung penuh peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun sebagai solusi atas keterbatasan anggaran, agar kemampuan anggaran daerah lebih kuat dengan lebih mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan asli daerah,” tegasnya.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif untuk Blitar Maju
Menutup sambutannya, Bupati Rijanto menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar setiap kebijakan dan keputusan dalam APBD benar-benar berpihak pada rakyat.
“Kami menjamin harmonisasi antara eksekutif dengan legislatif akan terus ditingkatkan. Posisi Bupati dan DPRD adalah mitra yang sejajar sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” katanya.
Ia berharap seluruh rangkaian pembahasan Raperda APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2026 berjalan lancar, tepat waktu, dan menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat.
“Demikian tanggapan dan jawaban yang dapat kami sampaikan atas pandangan umum fraksi pada rapat paripurna ini. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada saudara pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang hadir dalam forum rapat paripurna ini. Mudah-mudahan proses penetapan rancangan peraturan daerah ini dapat berjalan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Blitar,” pungkasnya.
