KafeBerita.com, Blitar – Wakil Wali Kota (Wawali) Blitar Elim Tyu Samba dinilai berada dalam posisi yang dilematis setelah ikut memimpin aksi insan olahraga sebagai Plt Ketua Umum KONI Kota Blitar. Akademisi sekaligus dosen Ilmu Hukum Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar Abdul Hakam Sholahudin menyarankan Elim mundur dari jabatan wakil wali kota jika terus mengambil posisi berhadapan dengan pemerintahan yang juga menjadi bagian dari tanggung jawabnya.
Aksi tersebut berlangsung Senin (7/9/2026). Massa dari sejumlah insan olahraga menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Kota Blitar sebelum bergerak ke lingkungan Pemkot Blitar. Elim hadir dalam kapasitasnya sebagai Plt Ketua Umum KONI Kota Blitar dan membawa tuntutan terkait fasilitasi kantor dan segera mencairkan dana hibah untuk KONI.
Hakam menilai persoalan tersebut tidak bisa dilihat hanya sebagai dinamika KONI. Posisi Elim sebagai wakil wali kota tetap melekat ketika dirinya tampil di ruang publik membawa tuntutan terhadap pemerintah daerah.
“Persoalan ini menurut saya harus dilihat lebih luas, tidak semata-mata sebagai persoalan KONI atau penyampaian aspirasi insan olahraga. Yang perlu dilihat adalah posisi orang yang memimpin aksi tersebut. Ibu Elim Tyu Samba bukan orang di luar pemerintahan. Beliau adalah wakil wali kota Blitar, bagian dari kepemimpinan pemerintahan daerah,” kata Hakam, Minggu (13/9/2026).
Menurutnya, dua jabatan tersebut melahirkan persoalan konflik peran. Jabatan wakil wali kota tidak dapat dipisahkan begitu saja ketika Elim menjalankan aktivitas organisasi.
“Tidak mungkin jabatan wakil wali kota dilepas sementara ketika mengenakan atribut organisasi, kemudian dipakai kembali setelah kegiatan selesai. Jabatan publik itu melekat dengan tanggung jawab etik,” ujarnya.
Hakam mengatakan seorang wakil wali kota mempunyai banyak ruang komunikasi internal yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan, mulai dari koordinasi dengan wali kota, sekretaris daerah, perangkat daerah hingga forum resmi pemerintahan.
“Kalau komunikasi belum berhasil, komunikasi itu yang diperbaiki. Bukan kemudian seorang pejabat pemerintahan mengambil posisi seperti pihak luar dan mendemonstrasikan pemerintahannya sendiri,” katanya.
Ia menilai sikap tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan sekaligus memengaruhi persepsi masyarakat terhadap soliditas pemerintahan.
“Seorang wakil wali kota semestinya ikut menjaga soliditas dan ketenangan pemerintahan, bukan justru mengambil langkah yang berpotensi membikin gaduh pemerintahannya sendiri. Kalau ada persoalan internal, ada meja koordinasi dan jalur birokrasi untuk menyelesaikannya,” ujar Hakam.
Bagi Hakam, persoalan tersebut pada akhirnya bukan sekadar cara menyampaikan aspirasi, tetapi bagaimana seorang pejabat publik menempatkan dirinya di tengah kepentingan organisasi dan tanggung jawab pemerintahan.
“Masyarakat akhirnya melihat seolah-olah ada pemerintahan yang berhadapan dengan dirinya sendiri. Menurut saya, kondisi seperti ini tidak sehat bagi tata kelola pemerintahan,” ucapnya.
Sorotan itu semakin sensitif setelah sejumlah atlet pelajar terlihat dalam aksi tersebut. Dalam orasinya di depan DPRD Kota Blitar, Elim sempat memanggil sejumlah atlet maju dan memperkenalkan mereka sebagai atlet binaan KONI Kota Blitar. Hakam meminta persoalan tersebut dilihat dari sisi keteladanan dan perlindungan anak, tanpa terburu-buru menyimpulkan adanya pengerahan pelajar tanpa bukti.
Hakam menegaskan kritik terhadap sikap Elim bukan berarti pejabat kehilangan hak untuk menyampaikan pendapat. Namun, jabatan publik membawa tanggung jawab etik dan konsekuensi politik yang tidak dapat dipisahkan.
Ia pun menyodorkan pilihan apabila Wawali Elim merasa tidak lagi dapat berjalan bersama pemerintahan. Dimana tidak hanya saat demo KONI saja beberapa waktu lalu, tapi jauh sebelumnya dirinya juga beberapa kali mengumbar sentimen negatif terhadap pemerintahannya seperti waktu penataan pejabat di awal pemerintahannya.
“Kalau memang merasa tidak lagi bisa berjalan bersama dalam pemerintahan dan memilih terus mengambil posisi berhadapan dengan pemerintahannya sendiri, lebih elegan mundur dari jabatan. Setelah itu silakan menyampaikan kritik dan memperjuangkan aspirasi dari luar secara bebas. Itu lebih jelas secara etik maupun politik,” pungkas Hakam.
