KafeBerita.com, Blitar – Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin yang akrab disapa Mas Ibin memastikan seluruh rekomendasi DPRD Kota Blitar atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 akan langsung ditindaklanjuti untuk mempercepat program pembangunan daerah.
Komitmen itu disampaikan Mas Ibin usai menerima rekomendasi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar di Graha Paripurna, Senin (20/4/2026). Ia menilai masukan dari legislatif menjadi dorongan penting untuk mempercepat pencapaian target pembangunan.
“Semua rekomendasi yang kami terima akan segera ditindaklanjuti. Ini bagian dari upaya mempercepat pencapaian visi dan misi Kota Blitar,” ujar Mas Ibin.
Ia menegaskan, hubungan yang terbangun antara pemerintah kota dan DPRD selama ini menjadi modal utama dalam menjalankan pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, kritik dan masukan dari DPRD justru menjadi energi untuk memperbaiki sekaligus mempercepat pelaksanaan program strategis.
“Masukan dari DPRD sangat konstruktif dan menjadi penguat bagi kami untuk menjalankan program ke depan,” katanya.
Mas Ibin juga mengaitkan momentum tersebut dengan arah besar pembangunan Kota Blitar yang kini mengusung tema transformasi menuju kota masa depan. Ia menilai percepatan pembangunan harus didorong melalui inovasi, digitalisasi, dan penguatan sektor ekonomi.
“Transformasi ini menuntut kita berani melangkah lebih cepat melalui inovasi dan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Sejumlah capaian kinerja tahun 2025 menjadi dasar optimisme pemerintah kota dalam melanjutkan program pembangunan. Tingkat kemiskinan tercatat menurun menjadi 6,6 persen, sementara angka pengangguran terbuka turun menjadi 4,28 persen.
Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia Kota Blitar mencapai 82,03 dengan kategori sangat tinggi. Angka harapan hidup juga meningkat menjadi 81,88 tahun.
Kinerja keuangan daerah turut menunjukkan tren positif. Realisasi pendapatan daerah mencapai 99,4 persen dari target, sedangkan belanja daerah terealisasi sebesar 93 persen, mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif.
Mas Ibin menegaskan, ke depan fokus pemerintah akan diarahkan pada penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.
“Peningkatan PAD menjadi kunci agar program pembangunan bisa berjalan lebih maksimal,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah kota juga membuka ruang partisipasi masyarakat melalui berbagai kanal, salah satunya layanan “Sapa Mas Wali” yang memungkinkan warga menyampaikan aspirasi secara langsung.
Menurut Mas Ibin, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat.
“Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan kota,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim menyampaikan bahwa rekomendasi yang diberikan merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Rekomendasi DPRD diharapkan menjadi acuan perbaikan kinerja pemerintah daerah dan dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Wakil Ketua Pansus LKPJ Totok Sugiarto menambahkan, DPRD memberikan sejumlah catatan strategis, salah satunya terkait penguatan segera adalah kinerja keuangan daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Juga ada catatan lainnya adalah mempertahankan skor MCP KPK, peningkatan program Bimbel gratis, dan penganggaran lahan pemakaman umum dianggap perlu mendapat perhatian lebih.
“Kami mendorong pemerintah daerah meningkatkan pengelolaan PAD serta memperkuat tata kelola pajak dan retribusi,” katanya.
Dengan masuknya berbagai rekomendasi tersebut, Pemerintah Kota Blitar kini memasuki tahap percepatan program. Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan mampu memperkuat arah pembangunan sekaligus memastikan program yang dijalankan semakin tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat.
