Pemkab Blitar Sambut Masukan Fraksi-Fraksi untuk RPJMD 2025–2029 Partisipatif

KafeBerita.com, Blitar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029, Selasa (21/5/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, didampingi Wakil Ketua DPRD Ratna Dewi Nirwana Sari.

Hadir dalam rapat paripurna ini Bupati Blitar, Rijanto, Wakil Bupati Blitar, Beky Herdiansyah, segenap anggota DPRD Kabupaten Blitar, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta pimpinan instansi vertikal.

Dalam rapat tersebut, penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi dibacakan oleh Wakil Bupati Blitar, Beky Herdiansyah.

Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada lima fraksi DPRD, yaitu Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi Gerakan Persatuan Demokrat, yang telah menyampaikan saran, masukan, tanggapan, serta dukungan terhadap substansi Raperda RPJMD Kabupaten Blitar 2025–2029.

Respons Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi DPRD

Berikut rincian respons Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap masing-masing fraksi:

1. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)

Pemerintah sepakat bahwa dokumen RPJMD harus disusun secara komprehensif, tidak sekadar memenuhi kewajiban formal. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan DPRD dalam regulasi, penganggaran dan pengawasan, serta menegaskan komitmen menjawab isu-isu strategis seperti:

• Ketimpangan pembangunan,
• Pengangguran,
• Kemiskinan di wilayah pedesaan,
• Transformasi ekonomi berbasis agroindustri.

Pemerintah juga menegaskan pentingnya pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial serta perencanaan berbasis data dan partisipasi.

2. Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar)

Pemkab Blitar memberikan tanggapan mendetail terhadap sejumlah isu penting:

• Pelatihan kewirausahaan dan penguatan kompetensi untuk pemuda, pencari kerja, dan perempuan kepala rumah tangga.
• Penyiapan beasiswa mahasiswa melalui Perbup, dengan seleksi dari tingkat desa.
• Penanganan rumah tidak layak huni (RTLH): saat ini masih terdapat 8.000 lebih RTLH yang memerlukan verifikasi sesuai Permen PUPR.
• Digitalisasi UMKM dan sertifikasi mutu produk akan terus didorong, termasuk fasilitasi ekspor.
• Pelayanan izin investasi akan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan implementasi grace period.
• Kerja sama dengan KPBU untuk mewujudkan Kabupaten Blitar terang benderang melalui pemenuhan kebutuhan APJ.
• Penguatan media branding dan promosi pariwisata, dengan mewajibkan OPD aktif di media sosial.
• Dukungan untuk program “Makan Bergizi Gratis” dengan menyediakan infrastruktur dan fasilitas (anggaran dari APBN).
• Progres Koperasi Merah Putih: 95% desa/kelurahan telah Musdes, 4 akta koperasi terbit, 34 dalam proses.
• Masukan tentang pajak kendaraan, beban jalan, dan wisata religi akan diperhatikan dalam kajian lanjut.

3. Fraksi PDI Perjuangan

Fokus utama fraksi ini pada bidang pendidikan dan kesehatan dijawab sebagai berikut:

• Pendidikan: Pemerintah fokus pada wajib belajar 13 tahun, peningkatan sarpras, dan peningkatan kapasitas guru.
• Kesehatan: Pemenuhan alat kesehatan dan tenaga spesialis akan dibiayai melalui APBD, DBHCHT, DAK, serta pengajuan bantuan ke Kemenkes.

4. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Pemerintah memberikan respons positif terhadap usulan fraksi ini:

• Pembangunan jalan sirip Jalur Lintas Selatan (Pansela) akan dilanjutkan sesuai rencana provinsi.
• Pelaksanaan e-tol portal Selorejo segera dijalankan.
• Digitalisasi retribusi pasar dengan e-money menjadi fokus pembenahan.
• Pengelolaan wisata pantai (Tambakrejo, Serang, Jolosutro) telah diperpanjang sesuai regulasi.
• Komitmen penguatan branding wisata melalui event, influencer, dan media sosial.
• Program meterisasi APJ akan dilanjutkan untuk efisiensi energi.

5. Fraksi Partai Gerakan Persatuan Demokrat (GPD)

Masukan fraksi GPD sebagian besar telah terakomodasi dalam jawaban terhadap fraksi lain, terutama Golkar dan PKB. Pemerintah tetap menegaskan komitmennya terhadap:

• Penyaluran beasiswa pendidikan tinggi,
• Implementasi Koperasi Merah Putih,
• Penguatan branding dan promosi pariwisata berbasis digital.

Pembahasan Lebih Lanjut RPJMD

Wakil Bupati Beky menegaskan bahwa seluruh masukan dan pandangan fraksi akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan dokumen RPJMD 2025–2029. Pemerintah berkomitmen menyusun rencana pembangunan yang berorientasi hasil, partisipatif, dan berpihak pada rakyat.

Di akhir rapat, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menyampaikan bahwa seluruh masukan yang disampaikan dalam rapat paripurna akan menjadi bahan penting dalam pembahasan lanjutan Raperda RPJMD. Ia menegaskan bahwa DPRD melalui panitia khusus (Pansus) akan membahas bersama pihak eksekutif guna menyatukan substansi dari naskah eksekutif dengan aspirasi dan pandangan fraksi-fraksi legislatif.

“Setelah ini, Raperda RPJMD akan dibahas secara mendalam melalui Pansus DPRD bersama pihak eksekutif. Harapannya, Raperda ini dapat mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat dan menjadi pedoman pembangunan,” ujar Supriadi.